√ 20 Tugas dan Wewenang Presiden Kepala Negara & Pemerintahan

20 Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara & Pemerintahan

20 Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara & Pemerintahan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk Republik. Bentuk negara Indonesia ini sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 mengenai bentuk negara. Dalam ha ini negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dengan dipimpin oleh sebuah kesatuan tunggal. Sebagai negara kesatuan, Indonesia di pimpin oleh seorang presiden yang mempunyai tugas dan wewenang yang telah di atur dalam undang – undang.

 

Kedudukan Presiden dalam Melakukan Tugas dan Wewenang

Di negara Indonesia seorang presiden mempunyai peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan sistem pemerintahan yang sudah di tetapkan di Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensil. Sebagai kepala negara, tentu saja seorang presiden mempunyai beberapa hak prioritas yang telah di sepakati dan disahkan dalam konstitusi negara.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam konstitusi negara maka setiap bentuk negara baik itu republik, federasi monarki, ataupun persekutuan akan mempunyai peranan yang berbeda – beda. Dalam negara yang berbentuk republik, seorang kepala negara dalam hal ini presiden akan dipilih langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh parlemen.

Salah satu contoh negara dengan kepala negara seorang presiden yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Sedangkan untuk negara dengan bentuk kerajaan, maka kepala negaranya merupakan seorang raja yang kedudukannya akan di gantikan oleh keturunannya. Oleh karena itu maka seorang raja hanya dapat berasal dari keluarga kerajaan saja.

Contoh negara yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Inggris, Malaysia, dan Saudi Arabia. Berdasarkan sifatnya, secara garis besar kepala negara dapat dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu sebagai berikut :

Kepala negara Simbolis, merupakan seorang kepala negara yang di dalam konstitusi tidak di berikan wewenang hak politik dan hak prerogatif. Kepala negara Simbolis ini tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah pemerintahan eksekutif ataupun legislatif. Pada umumnya kepala negara simbolis dimiliki oleh negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana semua urusan pemerintahan sepenuhnya dipimpin oleh perdana menteri.

Kepala negara Populis, merupakan seorang kepala negara yang di dalam konstitusi telah di atur untuk mempunyai hak politik dan hak prerogatif. Kepala negara Populis ini mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan pemerintahan eksekutif dan legislatif. Kepala negara Populis mempunyai wewenang penuh jika kepala pemerintahan tersebut berupa Presiden atau Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan semi-presidensial atau presidensiall.

Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan artinya seorang presiden mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan juga memastikan berjalannya tugas pemerintahan sebuah negara sebagai lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensial dan monarki, biasanya jabatan kepala pemerintah dan kepala negara di pimpin oleh orang yang sama.

Negara – negara yang dalam sistem pemerintahannya di pimpin oleh seorang presiden yaitu negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk negara dengan sistem pemerintahannya di pimpin oleh seorang raja yaitu negara Brunei Darussalam dan Saudi Arabia.

Sedangkan untuk negara dengan sistem pemerintahan parlementer, maka yang bertugas sebagai kepala pemerintahan akan berbeda dengan kepala negara. Sehingga bukanlah di pimpin oleh seorang presiden atau raja, melainkan dipimpin oleh perdana menteri yang memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan yang ada.

Beberapa contoh negara yang sistem pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri yaitu negara Inggris dan Singapura. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur pemerintahan, pada umumnya kepala pemerintah akan dibantu oleh kabinet menteri dalam bidang yang berbeda – beda. Di Indonesia sendiri kabinet menteri dipilih dan di sahkan langsung oleh presiden yang sedang menjabat.

 

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Di dalam sistem ketatanegaraan terdapat banyak sekali perangkat negara, maka dari itu supaya presiden bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sesuai dengan porsinya, maka diperlukan peraturan perundang – undangan. Undang – undang tersebut berfungsi sebagai pedoman presiden dalam melakukan tugasnya.

Selain itu, undang – undang tersebut juga berfungsi untuk membatasi tugas presiden supaya tidak melewati batas yang sudah di tentukan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, tugas seorang presiden sebagai kepala negara yaitu sebagai berikut :

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 10, seorang presiden mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dari Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 3, seorang presiden bertugas menerima penempatan Duta atau perwakilan Negara lain, namun tentu saja dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2, seorang kepala negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap penduduk negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing dan juga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 2, seorang presiden dapat menyatakan perang dengan negara lain dan membuat perjanjian ataupun perdamaian dengan negara lain, namun tentu saja dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 12, seorang presiden dapat menyatakan suatu keadaan bahaya.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 1 dan 2, seorang presiden dapat mengangkat duta atau konsul, namun tentu saja dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4, sekurang – kurangnya 20% dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di prioritaskan untuk anggaran pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 ayat 1, memajukan kebudayaan nasional terhadap peradaban dunia dengan jaminan kebebasan masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga dan mengembangkan nilai budaya Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 ayat 2, menjaga kehormatan dan terus memelihara bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1, menjaga dan memelihara masyarakat fakir miskin serta anak – anak yang terlantar.
  • Berdasarkan UUD 1945 ayat 2, memastikan bahwa negara telah melakukan pembangunan sistem jaminan sosial di seluruh lapisan masyarakat dan juga telah melakukan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sejalan dengan martabat kemanusiaan.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 3, menjamin tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas kesehatan umum dan juga pelayanan kesehatan umum yang layak untuk masyarakat.

 

Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Seperti halnya seorang kepala negara, presiden juga memiliki tugas sebagai kepala pemerintahan sesuai yang sudah di atur dalam undang – undang dasar sebagai pedoman tertulis untuk presiden yang sudah di sahkan oelh perwakilan masyarakat Indonesia. Menurut undang – undang, berikut ini merupakan beberapa tugas presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, seorang presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 2, presiden menetapkan peraturan pemerintahan dalam berjalannya undang – undang sebagaimana mestinya.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 18B ayat 1, dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman sebuah daerah, undang – undang dan wewenang pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kota, ataupun tingkat kabupaten.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 ayat 4, melakukan pengaturan terhadap pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan juga sumber daya lainnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan adil dan selaras yang di dasarkan pada undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2, presiden dapat mengajukan rancangan undang – undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian akan di bahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 23F ayat 1, presiden melakukan proses peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah di tentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam proses pemilihannya memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24A ayat 3, seorang presiden menetapkan Hakim Agung dengan calon yang telah di usulkan oleh Komisi Yudisial dan telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24B ayat 3, seorang presiden wajib mengangkat dan memberhentikan Anggota Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat 3, seorang presiden wajib menetapkan sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang sudah di ajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden masing – masing tiga orang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 28I ayat 4, pemerintah yang dipilih oleh seorang presiden mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 2, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 3, pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengusahakan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kemuliaan akhlak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 5, pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan cara menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa dengan tujuan untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

 

Wewenang Presiden

Selain memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden juga memiliki wewenang atau hak yang sudah di atur dalam peraturan perundang – undangan yang telah di sepakati oleh para wakil bangsa. Berikut ini merupakan hak atau wewenang seorang presiden di antara lain yaitu.

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 1, presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang – undang kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 1, presiden memiliki hak untuk menyatakan perang dan juga membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 2, presiden mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional yang bisa menimbulkan pengaruh yang luas dan mendasar terhadap kehidupan rakyat terkait dengan keuangan negara yang mengharuskan adanya pembentukan maupun perubahan undang – undang tentu saja dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 12, presiden mempunyai hak untuk menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut di tetapkan dengan undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, presiden mempunyai hak untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 15, presiden mempunyai wewenang untuk memberi tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya sesuai yang sudah di atur dalam undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 16, presiden mempunyai hak untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan dengan tugas untuk memberi nasihat dan juga pertimbangan pada presiden sesuai dengan yang sudah di atur dalam undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 ayat 1, dalam sebuah keadaan yang genting dan memaksa, seorang presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menggantikan undang – undang.

 

Hal – Hal di Luar Tugas dan Wewenang Presiden

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden mempunyai hak atau wewenang yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan begitu maka kekuasaan presiden tidaklah absolut.

Selain itu, dalam tugas dan wewenang presiden yang tercantum dalam undang – undang juga banyak yang menyatakan bahwa presiden harus memperhatikan beberapa pertimbangan dari lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA). Bahkan untuk beberapa wewenang presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat dilaksanakan.

 

Pemberhentian Tugas dan Wewenang Presiden

Dalam pelaksanaannya seorang presiden mempunyai peranan yang besar dalam berjalannya pemerintahan pada sebuah negara sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu di awasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi “Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR”

Melihat bunyi undang – undang tersebut, seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum, penyelewengan kekuasaan, pengunduran diri, atau karena mangkat. Gugatan untuk memberhentikan seorang presiden setidaknya harus di setujui minimal dua per tiga suara dari semua anggota DPR.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan memeriksa gugatan DPR maksimal selama 3 bulan setelah gugatan di serahkan ke MK. Jika gugatan telah di setujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka DPR bisa mengajukan rapat paripurna untuk mengajukan gugatan ke MPR. Dalam hal ini MPR akan mengadakan rapat dengan minimal kehadiran tiga per empat anggota MPR dan di hadiri oleh presiden tergugat untuk memberikan penjelasan.

Jika minimal dua per tiga anggota MPR menyetujui, maka presiden akan di berhentikan dari jabatannya. Hasil keputusan dari MPR ini di ambil maksimal satu bulan setelah MPR menerima gugatan dari DPR.

 

Perbedaan Tugas dan Wewenang Presiden Indonesia dengan Negara Lain

Walaupun untuk beberapa negara mempunyai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang hampir sama dengan negara Indonesia, dimana kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden, namun tugas dan wewenang presiden di negara lain juga cukup berbeda.

Perbedaan tersebut dikarenakan konstitusi yang membatasi wewenang presiden sesuai dengan keputusan dan kesepakatan negara masing – masing dengan latar belakang yang berbeda – beda. Salah satu contoh negara yang sama – sama di pimpin oleh seorang presiden seperti Indonesia yaitu negara Amerika Serikat.

 

Adapun persamaan wewenang presiden pada kedua negara tersebut dalam hal ini Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

  • Presiden negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sama – sama berkedudukan sebagai panglima militer tertinggi.
  • Presiden negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sama – sama dalam beberapa hal tertentu harus meminta pertimbangan lembaga legislatif. Misalnya saja dalam hal pengangkatan duta dan konsul.

 

Adapun berbedaan wewenang presiden pada kedua negara tersebut dalam hal ini Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

  • Dalam proses perumusan Rancangan Undang – Undang (RUU) terdapat perbedaan dalam wewenang kedua presiden ini. Di Indonesia, jika presiden tidak menyetujui Rancangan Undang – Undang yang sudah di ajukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR, maka Rancangan Undang – Undang tersebut tidak oleh di ajukan kembali. Berbeda dengan presiden Amerika Serikat yang menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang – undang , maka rancangan undang – undang tersebut masih berlaku menjadi undang – undang dan hak veto presiden Amerika Serikat dibatakan dengan syarat dan proses tertentu.
  • Presiden negara Indonesia mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang – undang kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara di Amerika Serikat wewenang untuk merancang undang – undang dimiliki penuh oleh kongres yang terdiri dari senat dan lembaga legislatif. Oleh karena itu dalam membuat rancangan undang – undang, presiden Amerika Serikat tidak mempunyai wewenang sedikitpun. Karena presiden Amerika Serikat hanya mempunyai wewenang untuk menyetujui dan mengesahkan atau menolak rancangan undang – undang.
  • Presiden negara Indonesia mempunyai peran sebagai lembaga eksekutif namun tidak mempunyai wewenang dalam melakukan intervensi terhadap lembaga legislatif dalam hal apapun. Sedangkan presiden Amerika Serikat sebagai lembaga eksekutif mempunyai wewenang dalam melakukan intervensi terhadap lembaga legislatif dalam keadaan darurat.
  • Presiden negara Indonesia menjabat selama 5 tahun, sedangkan presiden negara Amerika Serikat menjabat selama 4 tahun.

 

Demikianlah pembahasan ringkas dari kami mengenai tugas dan wewenang presiden lengkap dengan dasar hukumnya yang dapat kamu jadikan sebagai referensi dalam mempelajari tugas dan wewenang presiden. Semoga bermanfaat.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara & Pemerintahan

20 Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara & Pemerintahan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk Republik. Bentuk negara Indonesia ini sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 mengenai bentuk negara. Dalam ha ini negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat dengan dipimpin oleh sebuah kesatuan tunggal. Sebagai negara kesatuan, Indonesia di pimpin oleh seorang presiden yang mempunyai tugas dan wewenang yang telah di atur dalam undang – undang.

 

Kedudukan Presiden dalam Melakukan Tugas dan Wewenang

Di negara Indonesia seorang presiden mempunyai peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan sistem pemerintahan yang sudah di tetapkan di Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensil. Sebagai kepala negara, tentu saja seorang presiden mempunyai beberapa hak prioritas yang telah di sepakati dan disahkan dalam konstitusi negara.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam konstitusi negara maka setiap bentuk negara baik itu republik, federasi monarki, ataupun persekutuan akan mempunyai peranan yang berbeda – beda. Dalam negara yang berbentuk republik, seorang kepala negara dalam hal ini presiden akan dipilih langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh parlemen.

Salah satu contoh negara dengan kepala negara seorang presiden yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Sedangkan untuk negara dengan bentuk kerajaan, maka kepala negaranya merupakan seorang raja yang kedudukannya akan di gantikan oleh keturunannya. Oleh karena itu maka seorang raja hanya dapat berasal dari keluarga kerajaan saja.

Contoh negara yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Inggris, Malaysia, dan Saudi Arabia. Berdasarkan sifatnya, secara garis besar kepala negara dapat dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu sebagai berikut :

Kepala negara Simbolis, merupakan seorang kepala negara yang di dalam konstitusi tidak di berikan wewenang hak politik dan hak prerogatif. Kepala negara Simbolis ini tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah pemerintahan eksekutif ataupun legislatif. Pada umumnya kepala negara simbolis dimiliki oleh negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana semua urusan pemerintahan sepenuhnya dipimpin oleh perdana menteri.

Kepala negara Populis, merupakan seorang kepala negara yang di dalam konstitusi telah di atur untuk mempunyai hak politik dan hak prerogatif. Kepala negara Populis ini mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan pemerintahan eksekutif dan legislatif. Kepala negara Populis mempunyai wewenang penuh jika kepala pemerintahan tersebut berupa Presiden atau Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan semi-presidensial atau presidensiall.

Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan artinya seorang presiden mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan juga memastikan berjalannya tugas pemerintahan sebuah negara sebagai lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensial dan monarki, biasanya jabatan kepala pemerintah dan kepala negara di pimpin oleh orang yang sama.

Negara – negara yang dalam sistem pemerintahannya di pimpin oleh seorang presiden yaitu negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk negara dengan sistem pemerintahannya di pimpin oleh seorang raja yaitu negara Brunei Darussalam dan Saudi Arabia.

Sedangkan untuk negara dengan sistem pemerintahan parlementer, maka yang bertugas sebagai kepala pemerintahan akan berbeda dengan kepala negara. Sehingga bukanlah di pimpin oleh seorang presiden atau raja, melainkan dipimpin oleh perdana menteri yang memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan yang ada.

Beberapa contoh negara yang sistem pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri yaitu negara Inggris dan Singapura. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur pemerintahan, pada umumnya kepala pemerintah akan dibantu oleh kabinet menteri dalam bidang yang berbeda – beda. Di Indonesia sendiri kabinet menteri dipilih dan di sahkan langsung oleh presiden yang sedang menjabat.

 

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Di dalam sistem ketatanegaraan terdapat banyak sekali perangkat negara, maka dari itu supaya presiden bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sesuai dengan porsinya, maka diperlukan peraturan perundang – undangan. Undang – undang tersebut berfungsi sebagai pedoman presiden dalam melakukan tugasnya.

Selain itu, undang – undang tersebut juga berfungsi untuk membatasi tugas presiden supaya tidak melewati batas yang sudah di tentukan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, tugas seorang presiden sebagai kepala negara yaitu sebagai berikut :

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 10, seorang presiden mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dari Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 3, seorang presiden bertugas menerima penempatan Duta atau perwakilan Negara lain, namun tentu saja dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2, seorang kepala negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap penduduk negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing dan juga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 2, seorang presiden dapat menyatakan perang dengan negara lain dan membuat perjanjian ataupun perdamaian dengan negara lain, namun tentu saja dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 12, seorang presiden dapat menyatakan suatu keadaan bahaya.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 1 dan 2, seorang presiden dapat mengangkat duta atau konsul, namun tentu saja dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4, sekurang – kurangnya 20% dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di prioritaskan untuk anggaran pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 ayat 1, memajukan kebudayaan nasional terhadap peradaban dunia dengan jaminan kebebasan masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga dan mengembangkan nilai budaya Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 32 ayat 2, menjaga kehormatan dan terus memelihara bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya Nasional.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1, menjaga dan memelihara masyarakat fakir miskin serta anak – anak yang terlantar.
  • Berdasarkan UUD 1945 ayat 2, memastikan bahwa negara telah melakukan pembangunan sistem jaminan sosial di seluruh lapisan masyarakat dan juga telah melakukan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sejalan dengan martabat kemanusiaan.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 3, menjamin tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas kesehatan umum dan juga pelayanan kesehatan umum yang layak untuk masyarakat.

 

Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Seperti halnya seorang kepala negara, presiden juga memiliki tugas sebagai kepala pemerintahan sesuai yang sudah di atur dalam undang – undang dasar sebagai pedoman tertulis untuk presiden yang sudah di sahkan oelh perwakilan masyarakat Indonesia. Menurut undang – undang, berikut ini merupakan beberapa tugas presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, seorang presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 2, presiden menetapkan peraturan pemerintahan dalam berjalannya undang – undang sebagaimana mestinya.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 18B ayat 1, dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman sebuah daerah, undang – undang dan wewenang pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kota, ataupun tingkat kabupaten.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 ayat 4, melakukan pengaturan terhadap pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan juga sumber daya lainnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan adil dan selaras yang di dasarkan pada undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2, presiden dapat mengajukan rancangan undang – undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian akan di bahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 23F ayat 1, presiden melakukan proses peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah di tentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam proses pemilihannya memerhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24A ayat 3, seorang presiden menetapkan Hakim Agung dengan calon yang telah di usulkan oleh Komisi Yudisial dan telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24B ayat 3, seorang presiden wajib mengangkat dan memberhentikan Anggota Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat 3, seorang presiden wajib menetapkan sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang sudah di ajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden masing – masing tiga orang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 28I ayat 4, pemerintah yang dipilih oleh seorang presiden mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 2, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 3, pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengusahakan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kemuliaan akhlak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 5, pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan cara menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa dengan tujuan untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

 

Wewenang Presiden

Selain memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden juga memiliki wewenang atau hak yang sudah di atur dalam peraturan perundang – undangan yang telah di sepakati oleh para wakil bangsa. Berikut ini merupakan hak atau wewenang seorang presiden di antara lain yaitu.

  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 1, presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang – undang kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 1, presiden memiliki hak untuk menyatakan perang dan juga membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat 2, presiden mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional yang bisa menimbulkan pengaruh yang luas dan mendasar terhadap kehidupan rakyat terkait dengan keuangan negara yang mengharuskan adanya pembentukan maupun perubahan undang – undang tentu saja dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 12, presiden mempunyai hak untuk menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut di tetapkan dengan undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, presiden mempunyai hak untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 15, presiden mempunyai wewenang untuk memberi tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya sesuai yang sudah di atur dalam undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 16, presiden mempunyai hak untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan dengan tugas untuk memberi nasihat dan juga pertimbangan pada presiden sesuai dengan yang sudah di atur dalam undang – undang.
  • Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 ayat 1, dalam sebuah keadaan yang genting dan memaksa, seorang presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menggantikan undang – undang.

 

Hal – Hal di Luar Tugas dan Wewenang Presiden

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden mempunyai hak atau wewenang yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan begitu maka kekuasaan presiden tidaklah absolut.

Selain itu, dalam tugas dan wewenang presiden yang tercantum dalam undang – undang juga banyak yang menyatakan bahwa presiden harus memperhatikan beberapa pertimbangan dari lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA). Bahkan untuk beberapa wewenang presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat dilaksanakan.

 

Pemberhentian Tugas dan Wewenang Presiden

Dalam pelaksanaannya seorang presiden mempunyai peranan yang besar dalam berjalannya pemerintahan pada sebuah negara sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu di awasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi “Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR”

Melihat bunyi undang – undang tersebut, seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum, penyelewengan kekuasaan, pengunduran diri, atau karena mangkat. Gugatan untuk memberhentikan seorang presiden setidaknya harus di setujui minimal dua per tiga suara dari semua anggota DPR.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan memeriksa gugatan DPR maksimal selama 3 bulan setelah gugatan di serahkan ke MK. Jika gugatan telah di setujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka DPR bisa mengajukan rapat paripurna untuk mengajukan gugatan ke MPR. Dalam hal ini MPR akan mengadakan rapat dengan minimal kehadiran tiga per empat anggota MPR dan di hadiri oleh presiden tergugat untuk memberikan penjelasan.

Jika minimal dua per tiga anggota MPR menyetujui, maka presiden akan di berhentikan dari jabatannya. Hasil keputusan dari MPR ini di ambil maksimal satu bulan setelah MPR menerima gugatan dari DPR.

 

Perbedaan Tugas dan Wewenang Presiden Indonesia dengan Negara Lain

Walaupun untuk beberapa negara mempunyai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang hampir sama dengan negara Indonesia, dimana kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden, namun tugas dan wewenang presiden di negara lain juga cukup berbeda.

Perbedaan tersebut dikarenakan konstitusi yang membatasi wewenang presiden sesuai dengan keputusan dan kesepakatan negara masing – masing dengan latar belakang yang berbeda – beda. Salah satu contoh negara yang sama – sama di pimpin oleh seorang presiden seperti Indonesia yaitu negara Amerika Serikat.

 

Adapun persamaan wewenang presiden pada kedua negara tersebut dalam hal ini Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

  • Presiden negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sama – sama berkedudukan sebagai panglima militer tertinggi.
  • Presiden negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sama – sama dalam beberapa hal tertentu harus meminta pertimbangan lembaga legislatif. Misalnya saja dalam hal pengangkatan duta dan konsul.

 

Adapun berbedaan wewenang presiden pada kedua negara tersebut dalam hal ini Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

  • Dalam proses perumusan Rancangan Undang – Undang (RUU) terdapat perbedaan dalam wewenang kedua presiden ini. Di Indonesia, jika presiden tidak menyetujui Rancangan Undang – Undang yang sudah di ajukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR, maka Rancangan Undang – Undang tersebut tidak oleh di ajukan kembali. Berbeda dengan presiden Amerika Serikat yang menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang – undang , maka rancangan undang – undang tersebut masih berlaku menjadi undang – undang dan hak veto presiden Amerika Serikat dibatakan dengan syarat dan proses tertentu.
  • Presiden negara Indonesia mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang – undang kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara di Amerika Serikat wewenang untuk merancang undang – undang dimiliki penuh oleh kongres yang terdiri dari senat dan lembaga legislatif. Oleh karena itu dalam membuat rancangan undang – undang, presiden Amerika Serikat tidak mempunyai wewenang sedikitpun. Karena presiden Amerika Serikat hanya mempunyai wewenang untuk menyetujui dan mengesahkan atau menolak rancangan undang – undang.
  • Presiden negara Indonesia mempunyai peran sebagai lembaga eksekutif namun tidak mempunyai wewenang dalam melakukan intervensi terhadap lembaga legislatif dalam hal apapun. Sedangkan presiden Amerika Serikat sebagai lembaga eksekutif mempunyai wewenang dalam melakukan intervensi terhadap lembaga legislatif dalam keadaan darurat.
  • Presiden negara Indonesia menjabat selama 5 tahun, sedangkan presiden negara Amerika Serikat menjabat selama 4 tahun.

 

Demikianlah pembahasan ringkas dari kami mengenai tugas dan wewenang presiden lengkap dengan dasar hukumnya yang dapat kamu jadikan sebagai referensi dalam mempelajari tugas dan wewenang presiden. Semoga bermanfaat.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *