√ Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis dan Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Sistem Pemerintahan Indonesia
By : Danang Febriyandra 6 min read

Sistem Pemerintahan – Setiap negara yang berdiri pasti memiliki yang namanya sistem pemerintahan. Ini merupakan sebuah komponen wajib yang berfungsi untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Sehingga sebuah negara punya sistem yang jelas serta sistematis. Ia akan diaplikasikan sedemikian rupa dimaksudkan untuk menjaga kestabilan baik dalam urusan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dll.

Tapi apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan itu? Ternyata masih banyak orang yang tidak tahu akan definisinya. Bahkan tidak sedikit pula yang suka tertukar antara sistem pemerintahan, bentuk pemeintahan serta sistem politik. Maka dari itulah Mastekno akan memberikan pembahasan seputar hal ini. Tentang pengertian sistem pemerintahan, jenis-jenisnya serta apa yang digunakan di negara Indonesia.

 

Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah tersebut terdiri dari 2 kata yaitu sistem artinya ‘sebuah satu kesatuan‘, dan pemerintahan artinya ‘aktivitas oleh negara‘. Jadi jika disatukan, sistem pemerintahan adalah beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan digunakan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Antara satu komponen dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain.

Dengan begitu terciptalah sebuah sistem yang kokoh dan menjadi pondasi kuat dalam pemerintahan. Fungsinya ialah agar menjaga setiap proses dalam negara bisa dilaksanakan secara baik dan mencapai tujuannya. Dengan begitu sebuah negara akan punya arah yang jelas untuk dituju. Tanpa sistem pemerintahan, tidak akan ada suatu aturan jelas yang mengikat pihak-pihak terkait.

 

 

Jenis – Jenis Sistem Pemerintahan

Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang saat ini populer dan banyak digunakan. Setiap negara biasanya akan memakai sistem yang berbeda satu sama lain. Hal ini akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing negara. Sehingga diperoleh keputusan sistem mana yang sekiranya paling cocok untuk digunakan. Nah berikut ini adalah beberapa macam sistem pemerintahan yang harus kalian ketahui.

 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan ini terdapat asas Trias Politica, dimana pemerintahan akan dibagi menjadi 3 lembaga yaitu Eksekutf, Legislatif dan Yudikatif. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden sebagai lembaga Eksekutif.

Ia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan begitu presiden berhak mengambil berbagai macam keputusan serta mengangkat para kabinet menteri untuk membantunya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial adalah Indonesia.

 

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Berbeda dengan Presidensial, dalam sistem ini dewan parlemen selaku lembaga Legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi. Selain itu presiden hanya berperan sebagai seorang kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen dan juga bertanggung jawab kepada pihak Legislatif tersebut. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan Parlementer adalah Malaysia, Jepang dan Belanda.

 

3. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Adalah sebuah sistem yang merupakan hasil gabungan dari Parlementer dan Presidensial. Dimana presiden tetap dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum. Ia berperan sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri yang diangkat oleh parlemen. Contoh Negara yang menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial adalah Perancis.

 

4. Sistem Pemerintahan Komunis

Ialah sebuah sistem yang berusaha menyamaratakan hak dari setiap individu. Artinya tidak akan ada kesenjangan sosial yang terjadi akibat perbedaan status atau kekayaan seseorang. Sistem ini merupakan kebalikan dari kapitalisme. Dimana dalam kapitalisme seorang individu bebas untuk memperkaya diri sehingga mampu menciptakan jurang perbedaan di masyarakat. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan komunis adalah Korea Utara, Laos dan Vietnam.

 

5. Sistem Pemerintahan Liberal

Ialah bentuk ideologi yang mengutamakan kebebasan serta persamaan hak bagi setiap individu. Cita-cita yang diusung adalah untuk melindungi kebebasan setiap orang. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak akan bisa membuat kebijakan yang akan membatasi kebebasan individu. Negara hanya berfungsi sebagai alat dan mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada negara itu sendiri.

 

6. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Merupakan gabungan dari sistem demokrasi dan juga liberal. Artinya sistem ini mengedepankan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak setiap orang akan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa merenggut hal tersebut. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah Amerika Serikat.

 

 

Sistem Pemerintahan Indonesia

Mungkin banyak yang bertanya, apa sistem pemerintahan di negara kita ini? Maka jawabanya tergantung di periode mana, karena sejak memperoleh kemerdekaannya, Indonesia telah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung simak penjelasan sistem pemerintahan indonesia berikut ini.

 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Saat setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Dimana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan serta mengatur segala hal terkait urusan negara.

 

2. Sistem Pemerintahan Parlemen Semu (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 menghasilkan perjanjian yang membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sehingga wilayah Indonesia pun dibagi menjadi beberapa wilayah. Hingga pada 27 Desember 1949 dibuatlah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Dengan kata lain, saat itu Indonesia memakai sistem pemerintahan parlemen dimana pengambilan kebijakan ada di tangan perdana menteri.

 

3. Sistem Pemerintahan Parlementer (15 Agustus 1950 – 05 Juli 1959)

Di masa ini, Indonesia pun kembali berubah dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Saat periode ini pula dibentuk lembaga Konstituante yang bertugas membuat UUD baru. Namun ternyata langkah tersebut tak berhasil dan akhirnya Soekarno membubarkan Konstituante. Hal ini pun diikuti dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Sementara.

 

4. Sistem Pemerintahan Presidensial (1959 – 1966)

Dengan gagalnya Konstituante menjalankan tugasnya, maka ia pun langsung dibubarkan. Di sisi lain, sistem pemerintahan parlemen dirasa kurang cocok dengan Indonesia kala itu. Dan akhirnya negara kita pun kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

 

5. Sistem Pemerintahan Presidensial (1966 – 1998)

Saat era orde baru, Indonesia tetap memakai sistem presidensial. Meskipun masih sama, namun penerapan yang dilakukan sangat berbeda dengan orde lama. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Sedangkan presiden juga memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dan hingga era Soeharto berakhir, terjadi desakan dari rakyat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

 

6. Sistem Pemerintahan Presidensial (Setelah Amandemen UUD 1945)

Tidak ada yang berubah dari sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD’45. Hanya saja ada perubahan besar dalam penerapannya. Jika pada masa orde lama kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, maka setelah amandemen kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden kembali memiliki wewenang mengambil kebijakan dengan pertimbangan dari DPR dan MPR.

 

7. Sistem Pemerintahan Presidensial (Saat Ini)

Kita sampai pada fase terakhir yang saat ini kita alami. Dimana sistem pemerintahan yang dipakai adalah presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Sehingga suara rakyatlah yang akan menentukan kebijakan, bukan hanya dari orang-orang di pemerintahan.

 

Demikian pembahasan tentang pengertian sistem pemerintahan serta jenis-jenisnya. Sekarang kita jadi tahu bahwa Indonesia sendiri pernah memakai beberapa macam sistem sejak merdeka di tahun 1945. Hal ini memang diperlukan untuk menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Apabila ada yang punya kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung berkomentar dibawah.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Sistem Pemerintahan Indonesia
By : Danang Febriyandra 6 min read

Sistem Pemerintahan – Setiap negara yang berdiri pasti memiliki yang namanya sistem pemerintahan. Ini merupakan sebuah komponen wajib yang berfungsi untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Sehingga sebuah negara punya sistem yang jelas serta sistematis. Ia akan diaplikasikan sedemikian rupa dimaksudkan untuk menjaga kestabilan baik dalam urusan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dll.

Tapi apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan itu? Ternyata masih banyak orang yang tidak tahu akan definisinya. Bahkan tidak sedikit pula yang suka tertukar antara sistem pemerintahan, bentuk pemeintahan serta sistem politik. Maka dari itulah Mastekno akan memberikan pembahasan seputar hal ini. Tentang pengertian sistem pemerintahan, jenis-jenisnya serta apa yang digunakan di negara Indonesia.

 

Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah tersebut terdiri dari 2 kata yaitu sistem artinya ‘sebuah satu kesatuan‘, dan pemerintahan artinya ‘aktivitas oleh negara‘. Jadi jika disatukan, sistem pemerintahan adalah beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan digunakan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Antara satu komponen dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain.

Dengan begitu terciptalah sebuah sistem yang kokoh dan menjadi pondasi kuat dalam pemerintahan. Fungsinya ialah agar menjaga setiap proses dalam negara bisa dilaksanakan secara baik dan mencapai tujuannya. Dengan begitu sebuah negara akan punya arah yang jelas untuk dituju. Tanpa sistem pemerintahan, tidak akan ada suatu aturan jelas yang mengikat pihak-pihak terkait.

 

 

Jenis – Jenis Sistem Pemerintahan

Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang saat ini populer dan banyak digunakan. Setiap negara biasanya akan memakai sistem yang berbeda satu sama lain. Hal ini akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing negara. Sehingga diperoleh keputusan sistem mana yang sekiranya paling cocok untuk digunakan. Nah berikut ini adalah beberapa macam sistem pemerintahan yang harus kalian ketahui.

 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan ini terdapat asas Trias Politica, dimana pemerintahan akan dibagi menjadi 3 lembaga yaitu Eksekutf, Legislatif dan Yudikatif. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden sebagai lembaga Eksekutif.

Ia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan begitu presiden berhak mengambil berbagai macam keputusan serta mengangkat para kabinet menteri untuk membantunya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial adalah Indonesia.

 

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Berbeda dengan Presidensial, dalam sistem ini dewan parlemen selaku lembaga Legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi. Selain itu presiden hanya berperan sebagai seorang kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen dan juga bertanggung jawab kepada pihak Legislatif tersebut. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan Parlementer adalah Malaysia, Jepang dan Belanda.

 

3. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Adalah sebuah sistem yang merupakan hasil gabungan dari Parlementer dan Presidensial. Dimana presiden tetap dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum. Ia berperan sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri yang diangkat oleh parlemen. Contoh Negara yang menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial adalah Perancis.

 

4. Sistem Pemerintahan Komunis

Ialah sebuah sistem yang berusaha menyamaratakan hak dari setiap individu. Artinya tidak akan ada kesenjangan sosial yang terjadi akibat perbedaan status atau kekayaan seseorang. Sistem ini merupakan kebalikan dari kapitalisme. Dimana dalam kapitalisme seorang individu bebas untuk memperkaya diri sehingga mampu menciptakan jurang perbedaan di masyarakat. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan komunis adalah Korea Utara, Laos dan Vietnam.

 

5. Sistem Pemerintahan Liberal

Ialah bentuk ideologi yang mengutamakan kebebasan serta persamaan hak bagi setiap individu. Cita-cita yang diusung adalah untuk melindungi kebebasan setiap orang. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak akan bisa membuat kebijakan yang akan membatasi kebebasan individu. Negara hanya berfungsi sebagai alat dan mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada negara itu sendiri.

 

6. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Merupakan gabungan dari sistem demokrasi dan juga liberal. Artinya sistem ini mengedepankan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak setiap orang akan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa merenggut hal tersebut. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah Amerika Serikat.

 

 

Sistem Pemerintahan Indonesia

Mungkin banyak yang bertanya, apa sistem pemerintahan di negara kita ini? Maka jawabanya tergantung di periode mana, karena sejak memperoleh kemerdekaannya, Indonesia telah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung simak penjelasan sistem pemerintahan indonesia berikut ini.

 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Saat setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Dimana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan serta mengatur segala hal terkait urusan negara.

 

2. Sistem Pemerintahan Parlemen Semu (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 menghasilkan perjanjian yang membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sehingga wilayah Indonesia pun dibagi menjadi beberapa wilayah. Hingga pada 27 Desember 1949 dibuatlah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Dengan kata lain, saat itu Indonesia memakai sistem pemerintahan parlemen dimana pengambilan kebijakan ada di tangan perdana menteri.

 

3. Sistem Pemerintahan Parlementer (15 Agustus 1950 – 05 Juli 1959)

Di masa ini, Indonesia pun kembali berubah dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Saat periode ini pula dibentuk lembaga Konstituante yang bertugas membuat UUD baru. Namun ternyata langkah tersebut tak berhasil dan akhirnya Soekarno membubarkan Konstituante. Hal ini pun diikuti dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Sementara.

 

4. Sistem Pemerintahan Presidensial (1959 – 1966)

Dengan gagalnya Konstituante menjalankan tugasnya, maka ia pun langsung dibubarkan. Di sisi lain, sistem pemerintahan parlemen dirasa kurang cocok dengan Indonesia kala itu. Dan akhirnya negara kita pun kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

 

5. Sistem Pemerintahan Presidensial (1966 – 1998)

Saat era orde baru, Indonesia tetap memakai sistem presidensial. Meskipun masih sama, namun penerapan yang dilakukan sangat berbeda dengan orde lama. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Sedangkan presiden juga memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dan hingga era Soeharto berakhir, terjadi desakan dari rakyat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

 

6. Sistem Pemerintahan Presidensial (Setelah Amandemen UUD 1945)

Tidak ada yang berubah dari sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD’45. Hanya saja ada perubahan besar dalam penerapannya. Jika pada masa orde lama kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, maka setelah amandemen kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden kembali memiliki wewenang mengambil kebijakan dengan pertimbangan dari DPR dan MPR.

 

7. Sistem Pemerintahan Presidensial (Saat Ini)

Kita sampai pada fase terakhir yang saat ini kita alami. Dimana sistem pemerintahan yang dipakai adalah presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Sehingga suara rakyatlah yang akan menentukan kebijakan, bukan hanya dari orang-orang di pemerintahan.

 

Demikian pembahasan tentang pengertian sistem pemerintahan serta jenis-jenisnya. Sekarang kita jadi tahu bahwa Indonesia sendiri pernah memakai beberapa macam sistem sejak merdeka di tahun 1945. Hal ini memang diperlukan untuk menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Apabila ada yang punya kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung berkomentar dibawah.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *