Hasif Priyambudi Nothing Last Forever We Can Jump And Feeder #ProALUKERAD

Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Unsur, Ciri dan Contoh

7 min read

pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial atau yang juga dapat disebut dengan sistem kongresional merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mana badan eksekutif dan juga badan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung seperti yang ada di dalam sistem pemerintahan parlementer.

Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang sistem pemerintahan presidensial, mulai dari pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, hingga ke contohnya. jadi langsung saja kita bahas satu persatu pada ulasan yang ada di bawah ini.

 

Pengertian Sistem Presidensial

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa sistem pemerintahan presidensial atau yang juga dapat disebut dengan sistem pemerintahan kongresional merupakan suatu pemerintahan badan eksekutif dan juga legislatif yang memiliki kedudukan yang independen di dalamnya. Dan kedua badan tersebut tidaklah memiliki hubungan yang langsung seperti yang ada di dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka juga dipilih dan kemudian diangkat berdasarkan suara rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu secara terpisah.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial juga tidak mengenal adanya lembaga yang memegang supremasi tertinggi. Dari kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan oleh Montesquieru menjadi “Trias Politica”.

Lalu seseorang yang diangkat menjadi presiden dan wakil presiden merupakan orang yang dipilih langsung oleh rakyat dan kemudian masa kerja dari presiden dan wakil presiden memiliki masa yang telah ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden yakni kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam sistem presidensial para menteri merupakan orang-orang yang membantu presiden yang mana para menteri tersebut merupakan orang-orang yang telah diangkat dan juga bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

 

Unsur – Unsur Pemerintahan Presidensial

Berikut ini adalah unsur – unsur pemerintahan presidensial, antara lain.

  • Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat yang nantinya menjadi pemimpin pemerintahan dan juga mengangkat para penjabat-penjabat pemerintahan yang terkait di dalamnya.
  • Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tidak berubah-ubah atau tetap, di tidak dapat untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Berdasarkan sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang bisa dikatakan relatif kuar dan juga tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti karena rendahnya dukungan dari partai politik. Meskipun masih terdapat mekanisme yang dapat dijadikan untuk mengontrol seseorang yang menjabat sebagai presiden.

Apabila presiden melakukan suatu pelanggaran konstitusi, penglihatan terhadap negara, dan juga terlibat di dalam masalah kriminal, posisi dari presiden tentunya dapat dilengserkan atau dijatuhkan. Dan apabila seorang presiden dijatuhkan dari jabatannya akibat melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka orang wakil presidenlah yang nantinya akan menggantikan posisi dari presiden yang sebelumnya.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan.

 

Ciri-Ciri Pemerintahan Presidensial

Adapun beberapa ciri-ciri dari pemerintahan presidensial seperti:

  • Suatu negara dipimpin atau diketuai oleh seorang presiden yang juga bertugas menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara.
  • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan dengan demokrasi yang dilakukan oleh para rakyat dan juga dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Presiden sendiri memiliki hak prerogatif atau yang biasa disebut dengan hak istimewa yakni dapat melakukan pengangkatan dan juga pemberhentian terhadap para menteri-menteri yang menjadi pemimpin di suatu departemen ataupun non departemen.
  • Para menteri hanya perlu bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif saja (kekuasaan legislatif tidak termasuk).
  • Kabinet atau dewan menteri dibentuk langsung oleh presiden. Dan kabinet tersebut nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  • Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena pengangkatan presiden tidak dipilih oleh parlemen melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
  • Presiden tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran terhadap parlemen tidak seperti yang ada di dalam sistem parlementer.
  • Parlemen sendiri memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai sebuah lembaga perwakilan. Anggota parlemen sendiri juga dipilih oleh rakyat.

 

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial

Di setiap sistem pemerintahan pastilah memiliki kekurangan dan juga keluang, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terhadap sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sistem pemerintahan presidensial.

 

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

  • Tanpa adanya ketergantungan terhadap parlemen menyebabkan badan eksekutif memiliki kedudukan yang lebih stabil ketimbang sistem pemerintahan yang lainnya.
  • Masa jabatan yang diterima oleh badan eksekutif lebih jelas karena adanya penetapan jangka waktu. Salah satu contohnya adalah masa jabatan yang diberikan kepada presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, lalu presiden Filipina diberikan masa jabatan selama 6 tahun dan sedangkan untuk presiden dari Indonesia sendiri diberikan masa jabatan selama 5 tahun.
  • Penyusunan dari program kerja kabinet lebih mudah untuk dilakukan penyesuaian dengan jangka waktu sesuai dengan masa jabatannya.
  • Legislatif bukanlah tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, hal tersebut karena dapat diisi oleh orang yang berasal dari luar termasuk dari anggota parlemen itu sendiri.

 

Kekurangan Sistem Perintahan Presidensial

  • Kekuasaan eksekutif yang berada di luar pengawasan langsung legislatif dapat menyebabkan terjadinya kekuasaan yang mutlak.
  • Adanya sistem pertanggung jawaban yang kurang jelas.
  • Pembuatan keputusan dan juga kebijakan publik biasanya merupakan hasil dari tawar-menawar yang terjadi di antara eksekutif dengan legislatif yang dapat menyebabkan terjadinya keputusan yang kurang jelas dan juga memakan waktu yang lumayan banyak.
  • Karena tidak adanya tanggung jawab presiden terhadap badan legislatif, menyebabkan pertanggung jawaban dari sistem pemerintahan presidensial menjadi tidak jelas.

 

Contoh Negara yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial

Adapun beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dalam menjalankan sistem pemerintahannya seperti : Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, Argentina, dan masih banyak lagi negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang satu ini.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial dalam menjalankan pemerintahannya, namun sistem pemerintahan presidensial yang digunakan tidaklah sama dengan dengan sistem pemerintahan presidensial yang berada atau digunakan oleh Amerika Serikat.

Bahkan ada beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer atau yang dinamakan dengan Mixed Parliamentary Presidentia System. Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran tersebut adalah Prancis.

Di negara tersebut presiden memiliki jabatan sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan yang besar, meskipun begitu di dalamnya juga terdapat perdana menteri yang diangkat langsung Oen presiden yang menjalankan pemerintahannya sehari-hari.

Sebagai salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia banyak sekali mengadopsi praktek-praktek pemerintahan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah adanya pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi yang dilakukan oleh partai Golkar pada saat menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 2004 juga mencontoh praktek konvensi yang dilakukan di Amerika Serikat.

Meskipun begitu, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebuah cap bahwa semua praktek sistem pemerintahan yang ada dan dijalankan di Indonesia hanya bersifat tiruan semata yang diambil atau ditiru dari sistem pemerintahan yang ada dan dijalankan di Amerika Serikat.

Salah satu contoh bahwa negara Indonesia tidak hanya meniru sistem pemerintahan yang ada dan dipakai di negara lain terutama Amerika Serikat adalah Indonesia yang mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Sendiri tidak memiliki lembaga yang semacam itu di dalam pemerintahannya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan adanya pasal tersebut bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial.

 

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik. Apakah kamu tahu arti negara republik? Negara dengan pemerintah republik merupakan suatu pemerintahan republik yang mana seluruh rakyatnya atau hanya sebagian dari rakyatnya yang memegang kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu negara.

Oleh karena itulah mengapa dikatakan bahwa negara republik merupakan sebuah negara yang memiliki kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang ada.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan dengan UUF 1945 Sebelum di Amandemen

Pokok-pokok dari sistem pemerintahan di Indonesia sendiri berdasarkan dengan UUD 1945 sebelum di amandemen dan sudah tertuang semuanya di dalam penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara sebagai berikut :

  • Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat),
    Sistem Konstitusional,
  • Kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR,
  • Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi namun masih berada di bawah MPR,
  • Presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut dengan DPR,
  • Menteri negara bertugas untuk membantu presiden, dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,
  • Kekuasaan dari kepala negara tidaklah terbatas.

Jadi berdasarkan dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintah yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, sistem pemerintahan di Indonesia sendiri menurut UUD 1945 telah menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan tersebut sudah dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru yang pada saat masih berada di bawah kepemimpinan dari presiden Soeharto

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan pada saat itu adalah adanya kekuasaan yang bisa dikatakan sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden telah di atur di dalam UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan maupun persetujuan terlebih dahulu dari DPR yang merupakan wakil rakyat.

Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa tanpa adanya pengawasan dan juga persetujuan dari DPR dapat menyebabkan kekuasaan yang dimiliki presiden menjadi sangat besar dan hal tersebut akan ditakutkan jua terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

 

Nah, jadi itulah sedikit penjelasan tentang sistem pemerintahan presidensial yang digunakan di berbagai negara dan Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk menggunakan sistem pemerintahan ini mulai dari pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, hingga ke contohnya. semoga dengan adanya artikel kali ini dapat menambah wawasan kamu dan juga pengetahuan kamu. dan semoga dengan adanya artikel ini juga dapat kamu jadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas sekolah kamu.


Hasif Priyambudi Nothing Last Forever We Can Jump And Feeder #ProALUKERAD
DarkLight