Mochamad Alif Prayogo Pengin jadi orang kaya tapi belum tercapai, sudah berbagai usaha dilakukan tapi tidak konsisten, tolooong~

Sistem Pemerintahan Indonesia: Pengertian, Sejarah, Penjelasan Lengkap

9 min read

sistem pemerintahan di indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kita ini adalah negara hukum, dimana setiap hal yang dilakukan pemerintah itu sudah ada hukum dan aturannya. Pemerintah Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang, jadi semuanya sudah jelas dan memiliki sistemnya sendiri. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah serangkaian cara yang dilakukan atau digunakan sebuah negara untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan.

Aturan pemerintah yang masuk sistem ini terkait dengan kumpulan dari aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan lainnya. Semua negara di dunia mempunyai sistem tertentu dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini supaya semua sesuatu menjadi lebih terarah dan lebih jelas. Karena sebuah negara atau pemerintahan memerlukan aturan yang mengikat satu dengan yang lainnya supaya bisa teratur.

Untuk mengatur negara dan pemerintahan ini setiap negara mempunyai dan memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negara tersebut. Ada beberapa sistem pemerintahan yang umum dan digunakan negara-negara di dunia, yaitu presidensial, parlementer, semi presidensial, demokrasi liberal, liberal, dan komunis. Setiap sistem pemerintahan tersebut memiliki kelebihan, kekurangan dan karakteristiknya masing-masing.

Begitu juga di negara kita Indonesia, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah beberapa kali mengganti sistem pemerintahannya. Pergantian sistem pemerintahan ini berakhir setelah dikeluarkannya dektrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah dekrit presiden ini keluar, sampai sekarang Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Nah pada pembahasan kali ini mastekno akan membahas terkait sistem pemerintahan yang pernah berlaku dan digunakan di Indonesia dari dulu pertama merdeka sampai sekarang. Nah untuk mempermudah, kami akan membedakan menjadi 3 bagian, yaitu sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, kemudian sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, dan sistem pemerintahan UUD yang digunakan sekarang ini.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen

sistem pemerintahan sebelum amandemen

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem pemerintahan di Indonesia, terlebih dahulu kalian harus tahu hal-hal terkait amandemen. Hal ini karena pada pembahasan kali ini sistem pemerintahan Indonesia yang pernah berlaku ini akan dibagi berdasarkan sebelum amandemen dan setelah amandemen.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum atau aturan tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Pembentukan aturan atau Undang-Undang (UU) dan peraturan-peraturan yang diambil pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak boleh menyalahi apa yang ada dalam UUD 1945.

Hanya lewat amandemen saja UUD 1945 ini dapat diperbaiki. Melakukan amandemen juga bukan sebuah hal yang bisa dilakukan dengan mudah, hal ini karena UUD 1945 menjadi rujukan aturan yang dibuat oleh pendiri bangsa Indonesia saat itu, jadi tidak boleh diubah sembarangan. Sampai sekarang ini Indonesia sudah melakukan sebanyak 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Amandemen ini diakibatkan karena adanya hal yang sangat mendesak sekali, seperti adanya pasal-pasal yang multi tafsir yang disalah gunakan oleh pemerintah orde baru.

Pada masa pemerintahan orde baru ini kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dan presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Mengacu berdasarkan pada amandemen UUD 1945, hal ini berarti sistem pemerintahan sebelum amandemen, yaitu pada masa order baru dan orde lama. Nah berikut ini adalah sistem pemerintahan yang sudah pernah digunakan di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 beserta penjelasannya

 

Sistem Pemerintahan Presidensial (1945-1949)

Sistem pemerintahan: Presidensial

Masa berlaku: 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk Negara: Kesatuan

Konstitusi: UUD 1945

Sistem pemerintahan yang pertama kali digunakan oleh pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dimana ini berarti presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, jadi pengambilan keputusan, pengaturan negara, pengambilan kebijakan, dan sebagainya semua ditentukan oleh presiden. Namun seiring dengan berjalannya waktu, lewat Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945, akhirnya terdapat pembagian kekuasaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan dalam mengusir penjajah, padahal negara kita saat itu sudah merdeka. Dunia belum mau mengakui kedaulatan dari bangsa Indonesia. Pada tahun 1946, Belanda datang ke Indonesia dengan menggandeng NICA. Bahkan setelah Indonesia merdeka sekalipun, Indonesia harus melewati proses yang sangat panjang dan keras supaya dunia Internasional mau mengakui kemerdekaan negara kita.

Semua hal ini ditempuh dengan melalui perundinga-perundingan, seperti Perjanjiang Linggar Jati, Konferensi Meja Bundar (KMB), Perjanjian Roem Royen, Perjanjian Renville, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1945-1949 terdapat 2 perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan negara belanda, yaitu Perjanjian Linggar Jati (1947) dan Perjanjian Renville (1948). Dalam perjanjian tersebut banyak sekali kesepakatan yang justru merugikan Indonesia. hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya maklumat wapres tahun 1945.

Maklumat wakil presiden ini berisi tentang pembagian kekuasaan negara, dimana kekuasaan negara ini dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan yang lain tetap berada di tangan presiden. Pada saat masa pemerintahan presidensial ini masih belum ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur dan mengawasi lembaga legislatif seperti sekarang ini.

 

Sistem Pemerintahan Parlemen (1949-150)

Sistem pemerintahan: Parlemen Semu (Quasi parlemen)

Masa berlaku: 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Serikat (federasi)

Konsitusi: Konstitusi Repbulik Indonesia Serikat (RIS)

Pada masa pemerintahan parlemen ini yang terjadi pada tahun 1949-1950, terjadi dua kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan pemerintahan Belanda, yaitu perjanjian Renville (1949) dan Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949). KMB menghasilkan beberapa perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, salah satunya adalah dibentuknya negara perserikatan, yaitu negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk negara serikat ini sama seperti Amerika, dinama negara dibagi menjadi beberapa bagian dan antara negara satu dengan negara lainnya saling bersekutu. Begitu juga dengan Indonesia pada tahun 1949-1950. Dimana setelah perjanjian ini pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah pemerintahan sementara, disini Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Dengan adanya Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan ini, berarti Indonesia pada saat itu menggunakan sistem pemerintahan parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan parlemen ini pengambilan keputusan dan hal hal lainnya ditangani oleh Perdana Menteri.

Harusnya memang seperti itu, namun pada masa pemerintahan periode tersebut pengambilan keputusan tertinggi tetap tetap berada di tangan presiden negara Inonesia. Jadi bsia diaktakan bahwa pada periode tersebut Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlemen semu atau quai parlementer yang tidak sepenuhnya seperti sistem pemerintahan parlementer.

 

Sistem Pemerintahan Parlementer (1950-1959)

Sistem pemerintahan: Parlementer

Masa berlaku: 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan

Konstitusi: UDDS 1950

Pada masa pemerintahan periode ini bentuk negara Indonesia tidak lagi berbentuk Serikat, namun sudah berubah kembali menjadi negara Kesatuan. Pada tahun 1956 dibentuk sebuah lembaga negara yang bernama Konstituante. Konstituante ini tugasnya adalah untuk membentuk Konstitusi baru negara atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru. Selama periode tahun 1950-1959 negara kita menggunakan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950.

Namun ternyata sampai tahun 1959, Konstituante ini tidak bisa membentuk konstitusi yang baru. Jadi pada tanggal 5 Juli 1959, Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang isinya menyatakan pembubaran Konstituante. Bukan cuma itu saja, namun ada 3 hal lain yang merupakan isi dari dekrit presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno. Berikut ini adalah isi dari dektrit presiden:

  • Pembubaran Dewan Konstituante.
  • UUD 1945 kembali diberlakukan untuk menggantikan UUDS 1950.
  • Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS).

 

Sistem Pemerintahan Presidensial (1959-1966)

Sistem pemerintahan: Presidensial

Masa berlaku: 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan

Konstitusi: UUD 1945

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Lembaga atau Dewan Konstituante tidak bisa menyelesaikan tugas yang mereka emban, yaitu untuk membuat konstitusi yang baru. Karena selama beberapa tahun tahun mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut akhirnya lembaga tersebut dibubarkan bersamaan dengan dikeluarkannya dekrit presiden.

Selain karena lembaga Konstituante tersebut, alasan lain kenapa muncul dekrit presiden adalah karena sistem pemerintahan parlemen yang terjadi pada tahun 1950-1959 dirasa tidak sesuai dengan kepemerintahan yang ada di Indonesia. Sehingga setelah dikeluarkannya dekrit presiden tersebut, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan menggunakan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

 

Sistem Pemerintahan Presidensial (1966-1998)

Sistem pemerintahan: Presidensial

Masa berlaku: 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan

Konstitusi: UUD 1945

Pada masa pemerintahan ini disebut juga dengan orde baru yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun jika kalian mau belajar lebih lanjut, penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan pada saat masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto ini sangat berbeda. Terutama pada kekuasaan yang dimiliki oleh MPR dan Presiden.

Pada masa pemerintahan ini pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, dan presiden mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Ada masa ini juga terjadi banyak sekali KKN dan inflasi uang, kebebasan pers juga ditekan. Jadi pada masa ini masyarakat sangat sengsara.

Karena banyaknya permasalahan tersebut dan para masyarakat sudah lelah, terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Hasil dari kerusuhan tersebut akhirnya Soekarno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden karena desakan rakyat. Rakyat mendesak untuk segera melakukan amandemen UUD 1945 supaya tidak disalahgunakan oleh para penguasa.

 

Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

sistem pemerintahan setelah amandemen

Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, sistem pemerintahan di Indonesia tetap menggunakan sistem presidensial, namun yang membedakan adalah jika pada periode sebelumnya (orde baru) kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, maka setelah dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi bukan lagi di MPR. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dimana hal ini sama seperti sebelum orde baru.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan presiden harus dengan persetujuan atau pertimbangan MPR dan DPR. Supaya lebih jelas lagi, berikut ini adalah beberapa pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen dilakukan.

  • Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial.
  • Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif)
  • Presiden dipilih secara langsung oleh para rakyat lewat pemilihan umum atau pemilu yang dilakukan 4 tahun sekali.
  • Dalam menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan eksekutif presiden dibantu oleh para menteri yang juga dipilih langsung oleh presiden.
  • Pembuatan kebijakan dilakukan oleh MPR, DPR, dan DPD (legislatif)
  • Mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Setelah UUD 1945 di amandemen, ada perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan yang berusaha dilakukan Indonesia. Untuk mengurangi kelemahan yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial, maka dilakukan beberapa perbaikan. Berikut ini adalah perbaikan dalam sistem pemerintahan presidensial tersebut.

  • Kebijakan yang diambil oleh presiden harus berdasarkan dari persetujuan DPR.
  • Rancangan undang-undang yang dibuat DPR harus memperoleh persetujuan presiden.
  • DPR tetap mengawasi kerja dari presiden meskipun secara tidak langsung, jadi presiden bisa sewaktu-waktu diberhentikan oleh MPR berdasarkan ulus DPR yang mengawasinya.

 

 

Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang

Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia sekarang ini masih sama dengan sistem pemerintahan Indonesia setelah di amandemen, yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini berarti presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sistem pemerintahan presidensial ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Berikut ini akan mastekno jelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Malaysia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, dimana di negara tersebut Menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan dan Sultan atau raja / ratu bertugas sebagai kepala negara. Dulu di Indonesia pernah mencoba menggunakan sistem pemerintahan parlementer ini pada tahun 1949-1950 (parlemen semu) dan pada tahun 1950-1959 (parlemen). Namun sistem pemerintahan tersebut dirasa tidak berhasil dan tidak sesuai dengan kepemerintahan Indonesia.

Akhirnya sistem pemerintahan Indonesia kembali ke semula, yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang digunakan sekarang ini. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, namun perlu kalian ketahui bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan ini bukan ditangan presiden melainkan di tangan rakyat.

Para pemimpin hanyalah wakil rakyat yang mereka pilih, oleh karena itu mereka tidak boleh mengabaikan suara rakyat. Suara rakyatlah yang paling menentukan, bukan suara dari segelintir orang berkepentingan saja.

 

Nah itulah informasi yang bisa mastekno sampaikan kepada kalian tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Sekarang kalian jadi tahu bahwa perjalanan Indonesia supaya bisa sampai seperti sekarang ini sangat panjang dan sebagai warga negara kita setidaknya harus tahu akan hal itu. Jika kita tidak peduli akan sejarah negara kita maka sejarah tersebut akan termakan usia dan akhirnya terlupakan.

Oleh karena itulah sebagai generasi penerus bangsa, setidaknya kita harus sejarah dan perjuangan negara kita sehingga bisa merdeka seperti sekarang ini. Sebagai generasi penerus bangsa sekarang, inilah salah satu perjuangan yang bisa kita lakukan di masa damai ini.

Demikianlah informasi yang bisa mastekno sampaikan kepada kalian tentang sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan di atas bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kalian. Jika ada kesalahan kata dan informasi yang kurang tepat dalam artikel ini mohon dimaafkan. Silahkan komen di bawah jika masih bingung, terima kasih.


Mochamad Alif Prayogo Pengin jadi orang kaya tapi belum tercapai, sudah berbagai usaha dilakukan tapi tidak konsisten, tolooong~
DarkLight