√ Pengertian Orde Baru: Latar Belakang, Kebijakan, Sejarah Orde Baru

Pengertian Orde Baru: Latar Belakang, Kebijakan, Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Pengertian Orde Baru: Latar Belakang, Kebijakan, Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Di negara Indonesia kita sering mendengar istilah orde baru yang merupakan sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 dan menggantikan pemerintahan orde lama pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Masa orde baru tersebut terjadi lebih dari 30 tahun lamanya sesuai dengan lama kepemimpinan presiden Soeharto.

Lantas apakah kamu mengetahui apa itu pengertian orde baru, latar belakang terjadinya orde baru, kebijakan orde baru, serta kelebihan dan kekurangan pemerintahan masa orde baru? Nah untuk kamu yang belum mengerti, maka kamu dapat simak ulasan yang akan kami sampaikan mengenai pengertian orde baru, latar belakang, dan kebijakan orde baru berikut ini.

 

Pengertian Orde Baru

Orde baru (orba) merupakan sebutan yang digunakan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Masa orde baru ini di mulai sejak tahun 1966 dan ditandainya dengan berhentinya orde lama yang pada saat itu masih di pimpin oleh presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian orde baru merupakan penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut di lakukan karena ada ancaman terhadap ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila pada peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Di lihat dari sejarahnya, pada waktu itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunis di negara Indonesia dan tentunya akan mengancam ideologi Pancasila. Terjadinya orde baru ini terjadi pada saat presiden Sokarno menyerahkan mandatnya secara langsung kepada Jenderal Soehrato melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal juga dengan SUPERSEMAR.

 

Latar Belakang Orde Baru

Orde baru dapat terjadi karena di latar belakangi oleh peristiwa terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada tanggal 30 September 1965 beberapa Jenderal TNI di culik, di siksa, dan di bunuh oleh para pemberontak PKI dan sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia.

Peristiwa pembunuhan Jenderal TNI tersebut menyebabkan munculnya kebencian masyarakat terhadap Partai Komunis Indonesia. Berikutnya TNI dan masyarakat melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap anggota – anggota PKI yang berada di seluruh Indonesia. Pada saat itu juga terjadi kerusuhan di berbagai lokasi sehingga keamanan negara Indonesia sangat rentan.

Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kekuasaan presiden Soekarno yang semakin melemah dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap presiden Soekarno. Selain terjadi kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demo di berbagai tempat. Pada saat itu para demonstran meminta beberapa tuntutan kepada pemerintah. Adapun beberapa tuntutan tersebut yaitu sebagai berikut.

  • Membubarkan PKI dan organisasi organisasi – organisasinya (Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain sebagainya).
  • Bersihkan kabinet Dwikora daru unsur – unsur PKI.
  • Turunkan harga sembako.

Dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat, maka presiden Soekarno lalu melakukan penyusunan kembali Kabinet Dwikora. Namun upaya tersebut di anggap masih mengecewakan karena masih ada unsur komunis di dalam kabinet baru tersebut.

Pada situasi genting tersebut presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Setelah itu tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Dimana isi dari SUPERSEMAR tersebut Soekarno menyerahkan mandatnya kepada presiden Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 1967 Soeharto resmi di angkat menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-2 melalui Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang dilaksanakan pada tanggal 7-12 Maret 1967.

 

 

Kebijakan Orde Baru

Pada masa pemerintahan di orde baru terdapat beberapa kebijakan baru baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dimana kebijakan baru yang dibuat tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas di negara Indonesia di berbagai bidang. Adapun beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

 

1. Kebijakan Ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintahan orde baru mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Kemudian pada tahun 1984, Indonesia telah berhasil menjadi sebuah negara dengan swasembada yang besar. Selain itu, terdapat juga program trilogy pembangunan dimana tujuannya supaya ekonomi masyarakat dapat merata di seluruh Indonesia.

 

2. Kebijakan Politik

  • Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi – organisasinya baik di tengah – tengah masyarakat maupun di tengah – tengah pemerintahan.
  • Pemangkasan partai politik yang tadinya terdapat 10 partai politik menjadi hanya tiga partai politik saja yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
  • Militer mempunyai peran dalam pemerintahan atau dapat juga disebut dengan Dwifungsi ABRI.
  • Pemerintah juga mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
  • Masuknya Timor Timur dan Irian Barat ke wilayah Indonesia
  • Indonesia sebagai salah satu penggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti Pengakuan terhadap negara Singapore, Memperbaiki hubungan dengan Malaysia, Masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB.

 

3. Kebijakan Sosial

Dalam bidang sosial pemerintahan orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Adapun beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Program Keluarga Berencana (KB)
  • Program transmigrasi
  • Gerakan orang tua asuh
  • Gerakan wajib belajar

 

 

Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Mengacu pada pengertian orde baru yang telah kami sampaikan di atas bahwa pemerintahan orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat menjadi presiden ke-2 Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya. Tentu saja dalam pemerintahan orde baru terdapat kelebihan dan kekurangan. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan masa orde baru yaitu sebagai berikut.

 

1. Kelebihan Orde Baru

  • Berhasil menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
  • Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis.
  • Angka pengangguran semakin kecil.
  • Pada tahun 1996 Gros Domestic mengalami peningkatan produk perkapita Indonesia yang semula hanya $70 menjadi $100.
  • Kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sudah terpenuhi dengan baik.
  • Meningkatnya keamanan negara Indonesia.
  • Munculnya program Wajib Belajar dan gerakan orang tua asuh.
  • Merencanakan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
  • Melakukan kerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi dan menerima peminjaman dana dari luar negeri.

 

2. Kekurangan Orde Baru

  • Terjadinya korupsi secara besar – besaran di semua lapisan masyarakat.
  • Pembangunan hanya di lakukan di pusat kota, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.
  • Kekuasaan yang terus berlanjut tanpa ada tanda – tanda akan mundur.
  • Masyarakat di berbagai daerah misalnya saja Papua dan Aceh merasa tidak puas karena tidak tersentuh pembangunan sama sekali.
  • Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga semakin marak karena pemerintahan pada saat itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.
  • Kebebasan pers dan berpendapat juga sangat di batasi, dimana banyak perusahaan koran dan majalah di tutup secara paksa karena tidak sepaham dengan pemerintahan pada waktu itu.
  • Terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi di tengah – tengah masyarakat, dimana orang kaya akan mendapatkan hak lebih di bandingkan dengan orang yang tidak mampu.

 

Demikianlah ulasan ringkas yang dapat kami berikan mengenai pengertian orde baru, latar belakang terjadinya orde baru, kebijakan pada masa pemerintahan orde baru, dan kelebihan dan kekurangan pemerintahan pada masa orde baru. Semoga pembahasan di atas dapat bermanfaat dan membantu kamu dalam memahami apa yang dimaksud dengan orde baru.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pengertian Orde Baru: Latar Belakang, Kebijakan, Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Pengertian Orde Baru: Latar Belakang, Kebijakan, Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Di negara Indonesia kita sering mendengar istilah orde baru yang merupakan sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 dan menggantikan pemerintahan orde lama pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Masa orde baru tersebut terjadi lebih dari 30 tahun lamanya sesuai dengan lama kepemimpinan presiden Soeharto.

Lantas apakah kamu mengetahui apa itu pengertian orde baru, latar belakang terjadinya orde baru, kebijakan orde baru, serta kelebihan dan kekurangan pemerintahan masa orde baru? Nah untuk kamu yang belum mengerti, maka kamu dapat simak ulasan yang akan kami sampaikan mengenai pengertian orde baru, latar belakang, dan kebijakan orde baru berikut ini.

 

Pengertian Orde Baru

Orde baru (orba) merupakan sebutan yang digunakan pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Masa orde baru ini di mulai sejak tahun 1966 dan ditandainya dengan berhentinya orde lama yang pada saat itu masih di pimpin oleh presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian orde baru merupakan penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut di lakukan karena ada ancaman terhadap ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila pada peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Di lihat dari sejarahnya, pada waktu itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunis di negara Indonesia dan tentunya akan mengancam ideologi Pancasila. Terjadinya orde baru ini terjadi pada saat presiden Sokarno menyerahkan mandatnya secara langsung kepada Jenderal Soehrato melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal juga dengan SUPERSEMAR.

 

Latar Belakang Orde Baru

Orde baru dapat terjadi karena di latar belakangi oleh peristiwa terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada tanggal 30 September 1965 beberapa Jenderal TNI di culik, di siksa, dan di bunuh oleh para pemberontak PKI dan sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia.

Peristiwa pembunuhan Jenderal TNI tersebut menyebabkan munculnya kebencian masyarakat terhadap Partai Komunis Indonesia. Berikutnya TNI dan masyarakat melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap anggota – anggota PKI yang berada di seluruh Indonesia. Pada saat itu juga terjadi kerusuhan di berbagai lokasi sehingga keamanan negara Indonesia sangat rentan.

Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kekuasaan presiden Soekarno yang semakin melemah dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap presiden Soekarno. Selain terjadi kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demo di berbagai tempat. Pada saat itu para demonstran meminta beberapa tuntutan kepada pemerintah. Adapun beberapa tuntutan tersebut yaitu sebagai berikut.

  • Membubarkan PKI dan organisasi organisasi – organisasinya (Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain sebagainya).
  • Bersihkan kabinet Dwikora daru unsur – unsur PKI.
  • Turunkan harga sembako.

Dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat, maka presiden Soekarno lalu melakukan penyusunan kembali Kabinet Dwikora. Namun upaya tersebut di anggap masih mengecewakan karena masih ada unsur komunis di dalam kabinet baru tersebut.

Pada situasi genting tersebut presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Setelah itu tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Dimana isi dari SUPERSEMAR tersebut Soekarno menyerahkan mandatnya kepada presiden Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 1967 Soeharto resmi di angkat menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-2 melalui Ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang dilaksanakan pada tanggal 7-12 Maret 1967.

 

 

Kebijakan Orde Baru

Pada masa pemerintahan di orde baru terdapat beberapa kebijakan baru baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dimana kebijakan baru yang dibuat tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas di negara Indonesia di berbagai bidang. Adapun beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

 

1. Kebijakan Ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintahan orde baru mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Kemudian pada tahun 1984, Indonesia telah berhasil menjadi sebuah negara dengan swasembada yang besar. Selain itu, terdapat juga program trilogy pembangunan dimana tujuannya supaya ekonomi masyarakat dapat merata di seluruh Indonesia.

 

2. Kebijakan Politik

  • Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi – organisasinya baik di tengah – tengah masyarakat maupun di tengah – tengah pemerintahan.
  • Pemangkasan partai politik yang tadinya terdapat 10 partai politik menjadi hanya tiga partai politik saja yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
  • Militer mempunyai peran dalam pemerintahan atau dapat juga disebut dengan Dwifungsi ABRI.
  • Pemerintah juga mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
  • Masuknya Timor Timur dan Irian Barat ke wilayah Indonesia
  • Indonesia sebagai salah satu penggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti Pengakuan terhadap negara Singapore, Memperbaiki hubungan dengan Malaysia, Masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB.

 

3. Kebijakan Sosial

Dalam bidang sosial pemerintahan orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Adapun beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Program Keluarga Berencana (KB)
  • Program transmigrasi
  • Gerakan orang tua asuh
  • Gerakan wajib belajar

 

 

Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Mengacu pada pengertian orde baru yang telah kami sampaikan di atas bahwa pemerintahan orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat menjadi presiden ke-2 Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya. Tentu saja dalam pemerintahan orde baru terdapat kelebihan dan kekurangan. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan masa orde baru yaitu sebagai berikut.

 

1. Kelebihan Orde Baru

  • Berhasil menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
  • Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis.
  • Angka pengangguran semakin kecil.
  • Pada tahun 1996 Gros Domestic mengalami peningkatan produk perkapita Indonesia yang semula hanya $70 menjadi $100.
  • Kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sudah terpenuhi dengan baik.
  • Meningkatnya keamanan negara Indonesia.
  • Munculnya program Wajib Belajar dan gerakan orang tua asuh.
  • Merencanakan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
  • Melakukan kerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi dan menerima peminjaman dana dari luar negeri.

 

2. Kekurangan Orde Baru

  • Terjadinya korupsi secara besar – besaran di semua lapisan masyarakat.
  • Pembangunan hanya di lakukan di pusat kota, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.
  • Kekuasaan yang terus berlanjut tanpa ada tanda – tanda akan mundur.
  • Masyarakat di berbagai daerah misalnya saja Papua dan Aceh merasa tidak puas karena tidak tersentuh pembangunan sama sekali.
  • Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga semakin marak karena pemerintahan pada saat itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.
  • Kebebasan pers dan berpendapat juga sangat di batasi, dimana banyak perusahaan koran dan majalah di tutup secara paksa karena tidak sepaham dengan pemerintahan pada waktu itu.
  • Terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi di tengah – tengah masyarakat, dimana orang kaya akan mendapatkan hak lebih di bandingkan dengan orang yang tidak mampu.

 

Demikianlah ulasan ringkas yang dapat kami berikan mengenai pengertian orde baru, latar belakang terjadinya orde baru, kebijakan pada masa pemerintahan orde baru, dan kelebihan dan kekurangan pemerintahan pada masa orde baru. Semoga pembahasan di atas dapat bermanfaat dan membantu kamu dalam memahami apa yang dimaksud dengan orde baru.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *