√ Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, HAK dan Kewajiban DPR

Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, HAK dan Kewajiban DPR

Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, HAK dan Kewajiban DPR

Dalam setiap negara tentu saja terdapat lembaga – lembaga pemerintahan di dalamnya agar negara tersebut dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik. Di negara Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga – lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Dan tentu saja setiap tugas dan wewenang setiap lembaga di Indonesia memiliki dasar hukum masing – masing.

Terdapat beberapa lembaga – lembaga negara di Indonesia, di antaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bank Indonesia (BI).

Namun pada pembahasan kali ini, kami akan membahas secara ringkas mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mulai dari pengertian DPR, latar belakang lahirnya DPR, kedudukan DPR, susunan keanggotaan DPR, tugas dan wewenang DPR, fungsi DPR, hak DPR, kewajiban DPR, dan dasar hukum DPR lengkap. Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasannya berikut ini.

 

Pengertian DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislatif. Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 di jelaskan bahwa anggota DPR di pilih melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, susunan dalam DPR di atur dalam undang – undang dan bersidang setidaknya satu kali dalam setahun. DPR merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki susunan kedudukan, tugas, fungsi,dan kewajiban.

 

 

Latar Belakang Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Latar belakang terbentuknya DPR dimulai sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang di bentuk oleh presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (tepatnya 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia di kumandangkan) di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.

Oleh karena itu, tanggal peresmian KNIP yaitu tanggal 29 Agustus 1945 di jadikan sebagai tanggal dan hari lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sidang KNIP yang pertama, telah tersusun pimpinan KNIP di antaranya yaitu sebagai Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary,dan  Wakil Ketua III Adam Malik.

 

 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Seperti yang sudah tertulis di Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 20 yang menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga Negara pembuat undang – undang atau lembaga legislatif. Namun juga terdapat Undang – Undang lain yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yeng memiliki kedudukan yang setara dengan MA,MPR, dan lain-lain. ( UU No. 27 tahun 2009 pasal 68).

Diatas adalah tentang kedudukan dpr dalam negara indonesia.

 

 

Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota – anggota dalam lembaga DPR terdiri dari anggota partai politik yang menang berdasarkan hasil pemilihan umum. Pada pasal 21 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD di jelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dan di dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu provinsi, kabupaten / kota, atau gabungan kabupaten / kota.

Jumlah kursi paling sedikit di setiap daerah pemilih anggota DPR yaitu 3 kursi dan paling banyak yaitu 10 kursi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucap sumpah / janji yang di pandu langsung oleh ketua MK di dalam sidang Paripurna DPR.

 

 

Tugas dan Wewenang DPR

Setelah kita mengetahui lebih jauh tentang dpr, perlu juga kita ketahui tugas dpr dan wewenang dpr dalam menjalankan fungsi legislatif.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

 

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

 

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

 

 

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

 

 

Fungsi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Didalam pasal 20 A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memuat tentang fungsi – fungsi DPR. Adapun beberapa fungsi DPR adalah sebagai berikut.

  • Fungsi Legislasi, yaitu DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang – Undang.
  • Fungsi Anggaran, yaitu DPR dapat membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau pertidak setujuan mengenai rancangan Undang – Undang tentang APBN yang di ajukan oleh Presiden.
  • Fungsi Pengawasan, yaitu DPR bisa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – Undang dan APBN.

 

 

Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selain memiliki fungsi dan wewenang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki hak yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, berikut ini merupakan beberapa hak DPR.

1. Hak Interpelasi, merupakan hak untuk meminta keterangan terhadap pemerintah tentang kebijakan pemerintahan yang strategis dan penting yang memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Hak Angket, merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan sebuah undang – undang  atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dan memiliki dampak yang luas dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.

3. Hak Imunitas, merupakan hak kekebalan hukum yang artinya setiap anggota DPR tidak dapat di tuntun karena pernyataan atau pendapat yang di paparkan baik secara lisan ataupun tulisan dalam rapat – rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPR.

4. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

  • Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  • Dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

 

 

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam pelaksanaannya, anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban – kewajiban yan harus mereka patuhi dan mereka laksanakan. Adapun beberapa kewajiban dpr yang harus di patuhi dan dilaksanakan anggota DPR adalah sebagai berikut.

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  • Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  • Menaati tata tertib dan kode etik;
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  • Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  • Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  • Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

 

Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22D ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2)

 

Demikianlah pembahasan ringkas dari kami mengenai pengertian DPR, tugas dan wewenang DPR, fungsi DPR, hak DPR, kewajiban DPR. Semoga pembahasan di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu mengenai berbagai hal tentang Dewan Perwakilan Rakyat.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, HAK dan Kewajiban DPR

Tugas DPR: Pengertian, Fungsi, HAK dan Kewajiban DPR

Dalam setiap negara tentu saja terdapat lembaga – lembaga pemerintahan di dalamnya agar negara tersebut dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik. Di negara Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga – lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Dan tentu saja setiap tugas dan wewenang setiap lembaga di Indonesia memiliki dasar hukum masing – masing.

Terdapat beberapa lembaga – lembaga negara di Indonesia, di antaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bank Indonesia (BI).

Namun pada pembahasan kali ini, kami akan membahas secara ringkas mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mulai dari pengertian DPR, latar belakang lahirnya DPR, kedudukan DPR, susunan keanggotaan DPR, tugas dan wewenang DPR, fungsi DPR, hak DPR, kewajiban DPR, dan dasar hukum DPR lengkap. Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasannya berikut ini.

 

Pengertian DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislatif. Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 di jelaskan bahwa anggota DPR di pilih melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, susunan dalam DPR di atur dalam undang – undang dan bersidang setidaknya satu kali dalam setahun. DPR merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki susunan kedudukan, tugas, fungsi,dan kewajiban.

 

 

Latar Belakang Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Latar belakang terbentuknya DPR dimulai sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang di bentuk oleh presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (tepatnya 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia di kumandangkan) di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.

Oleh karena itu, tanggal peresmian KNIP yaitu tanggal 29 Agustus 1945 di jadikan sebagai tanggal dan hari lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sidang KNIP yang pertama, telah tersusun pimpinan KNIP di antaranya yaitu sebagai Ketua Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary,dan  Wakil Ketua III Adam Malik.

 

 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Seperti yang sudah tertulis di Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 20 yang menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga Negara pembuat undang – undang atau lembaga legislatif. Namun juga terdapat Undang – Undang lain yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yeng memiliki kedudukan yang setara dengan MA,MPR, dan lain-lain. ( UU No. 27 tahun 2009 pasal 68).

Diatas adalah tentang kedudukan dpr dalam negara indonesia.

 

 

Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota – anggota dalam lembaga DPR terdiri dari anggota partai politik yang menang berdasarkan hasil pemilihan umum. Pada pasal 21 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD di jelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dan di dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu provinsi, kabupaten / kota, atau gabungan kabupaten / kota.

Jumlah kursi paling sedikit di setiap daerah pemilih anggota DPR yaitu 3 kursi dan paling banyak yaitu 10 kursi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucap sumpah / janji yang di pandu langsung oleh ketua MK di dalam sidang Paripurna DPR.

 

 

Tugas dan Wewenang DPR

Setelah kita mengetahui lebih jauh tentang dpr, perlu juga kita ketahui tugas dpr dan wewenang dpr dalam menjalankan fungsi legislatif.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

 

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

 

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

 

 

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

 

 

Fungsi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Didalam pasal 20 A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memuat tentang fungsi – fungsi DPR. Adapun beberapa fungsi DPR adalah sebagai berikut.

  • Fungsi Legislasi, yaitu DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang – Undang.
  • Fungsi Anggaran, yaitu DPR dapat membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau pertidak setujuan mengenai rancangan Undang – Undang tentang APBN yang di ajukan oleh Presiden.
  • Fungsi Pengawasan, yaitu DPR bisa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – Undang dan APBN.

 

 

Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selain memiliki fungsi dan wewenang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki hak yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, berikut ini merupakan beberapa hak DPR.

1. Hak Interpelasi, merupakan hak untuk meminta keterangan terhadap pemerintah tentang kebijakan pemerintahan yang strategis dan penting yang memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Hak Angket, merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan sebuah undang – undang  atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dan memiliki dampak yang luas dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.

3. Hak Imunitas, merupakan hak kekebalan hukum yang artinya setiap anggota DPR tidak dapat di tuntun karena pernyataan atau pendapat yang di paparkan baik secara lisan ataupun tulisan dalam rapat – rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPR.

4. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

  • Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  • Dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

 

 

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam pelaksanaannya, anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban – kewajiban yan harus mereka patuhi dan mereka laksanakan. Adapun beberapa kewajiban dpr yang harus di patuhi dan dilaksanakan anggota DPR adalah sebagai berikut.

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  • Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  • Menaati tata tertib dan kode etik;
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  • Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  • Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  • Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

 

Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22D ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B ayat (3)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2)
  • UUD RI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2)

 

Demikianlah pembahasan ringkas dari kami mengenai pengertian DPR, tugas dan wewenang DPR, fungsi DPR, hak DPR, kewajiban DPR. Semoga pembahasan di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu mengenai berbagai hal tentang Dewan Perwakilan Rakyat.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *