√ Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Asas dan Dasar Hukum (Lengkap)

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Asas dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Asas dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan salah satu hal yang di perlukan dalam pengurusan suatu wilayah agar menjadi lebih baik lagi. Otonomi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, di mana otonomi merupakan kata Yunani Autos dan Namos. Yang mana Autos memiliki makna sebagai sendiri, dan Namos bisa kita artikan sebagai aturan atau juga undang undang untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Pada kesempatan kali ini Mastekno ingin berbagi artikel mengenai Otonomi Daerah, mulai dari Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli silakan teman teman simak dengan baik artikel mengenai otonomi daerah di bawah ini ya!.

 

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah ini bisa kita artikan sebagai wewenang, hak, ataupun kewajiban suatu wilayah daerah otonom untuk menjalankan tugasnya mengurus dan mengatur sendiri segala keperluan pemerintah dan masyarakat yang ada di dalam wilayah daerah otonom tersebut, namun harus selalu sesuai dan tidak boleh menyimpang dari undang undang dan peraturan yang ada di negara wilayah daerah otonom tersebut.

 

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa ahli menjelaskan pengertian otonomi daerah menurut para ahli, silahkan simak penjelasanya berikut.

 

1. Syarif Saleh

Pengertian otonomi daerah menurut Syarif Saleh yaitu sebuah hak atau kewewenangan untuk mengatur dan memerintah wilayah daerahnya sendiri, yang dimana hak itu adalah hak yang sudah di atur dan di berikan oleh pihak pemerintahan pusat atau pihak pemerintahan di atasnya.

 

2. Benyamin Hoesein

Definisi otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein yaitu untuk rakyat oleh rakyat pada bagian wilayah otonomi daerah negara yang secara tidak formal lokasinya berada di luar pemerintahan pusat negara.

 

3. F. Sugeng Istianto

Pengertian otonomi daerah menurut Sugeng Istianto yaitu sebuah wewenang dan hak yang memberikan akses untuk mengurus sekaligus mengatur seluruh komponen yang ada di dalam rumah tangga otonom daerah.

 

4. Sunarsip

Definisi otonomi daerah menurut Sunarsip yaitu wewenang yang di miliki suatu daerah untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan anggota daerah tersebut berdasarkan prakarsa sendiri dengan di dasarkan oleh aspirasi yang diberikan masyarakat dengan syarat harus sesuai dan tidak melanggar peraturan atau perundang undangan yang ada.

 

5. Kansil

Pengertian otonomi daerah menurut Kansil merupakan suatu wewenang, kewajiban, dan juga hak suatu daerah agar bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan dengan di dasarkan pada perundang undangan dan aturan yang ada.

 

6. Encyclopedia of Social Scince

Definisi otonomi daerah menurut Encyclopedia of Social Scince adalah hak yang di miliki oleh sebuah organisasi dengan tujuan di dalamnya agar bisa untuk mencukupi diri dan sebuah kebebasan aktual di dalamnya.

 

7. Mahwood

Pengertian otonomi daerah menurut Mahwood yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara atau sama dari masyarakat sipil, entah itu di dalam hal memperjuangkan ataupun mengekspresikan kepentingan setiap individu, dan juga ikut mengelola berjalannya sistem pemerintahan di suatu wilayah daerah.

 

8. Vincent Lemius

Definisi otonomi daerah menurut Vincent Lemius merupakan sebuah kewenangan atau kebebasan untuk membuat suatu pilihan dan keputusan di bidang administrasi ataupun politik yang selaras dengan aturan dan perundang undangan yang ada di wilayah tersebut.

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang Undang

Dikutip dari undang undang nomor 32 tahun 2004, definisi otonomi daerah menurut undang undang atau pengertian otonomi daerah menurut undang undang dapat kita simpulkan sebagai berikut, Otonomi daerah adalah Hak, wewenang, ataupun kewajiban daerah otonom mengatur & mengurus urusan pemerintah dan juga kepentingan milik masyarakatnya sendiri namun harus sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ada.

 

Tujuan Otonomi Daerah

Secara umum tujuan otonomi daerah ini bisa kita tinjau dari berbagai aspek. Contohnya adalah tujuan otonomi daerah di bidang ekonomi, tujuan otonomi daerah di bidang politik, tujuan otonomi daerah di bidang administratif, dan tujuan lainnya. Nah berikut adalah 3 tujuan utama melakukan otonomi daerah beserta sedikit pembahasannya.

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Ekonomi

Dalam penerapan sistem otonomi daerah tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi di suatu wilayah daerah, terutama jika di wilayah tersebut terdapat banyak tempat yang dapat di jadikan objek wisata, tentu saja hal tersebut akan menambah kas untuk daerah wilayah tersebut.

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Politik

Dengan adanya penerapan otonomi di suatu wilayah daerah, di harapkan agar masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan juga lebih mudah daripada tanpa adanya otonomi daerah. Ini juga merupakan wujud dalam pelaksanaan demokrasi politik dengan cara melakukan pemberian kewenangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Administratif

Dengan melakukan otonomi daerah juga akan memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan hal di bidang administratif. Contohnya adalah memudahkan dalam pelaksanaan pendataan warga, pengelolaan sumber daya setempat agar bisa di jadikan lahan pekerjaan untuk warga setempat, atau untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan keadaan warga setempat.

 

 

Asas Asas Otonomi Daerah

Dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah ini di dasari dengan 3 asas otonomi daerah, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekosentralisasi, dan Asas Tugas Pembantuan. Berikut sedikit pembahasan mengenai 3 Asas Otonomi Daerah :

 

Asas Otonomi Daerah Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi merupakan asas otonomi daerah yang memberikan wewenang dengan tujuan untuk melaksanakan pemerintahan bagi daerah otonom yang di dasarkan dengan dasar hukum yang berlaku dan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Asas Otonomi Daerah Asas Dekosentralisasi

Lalu selanjutnya adalah asas dekosentralisasi merupakan asas yang melimpahkan wewenang kepada gubernur oleh pemerintahan pusat, di mana gubernur selaku wakil pemerintah dan perangkat pusat suatu daerah.

 

Asas Otonomi Daerah Asas Tugas Pembantuan

Asas otonomi daerah yang ketiga adalah asas tugas pembantuan asas ini merupakan asas yang memberikan tugas kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat dengan tujuan dan maksud agar bisa melaksanakan tugas tertentu yang harus dan di wajibkan untuk di pertanggung jawabkan kemudian melaporkan tugas yang di berikan kepada pihak yang berwenang, tugas tersebut di laksanakan dengan sumber daya manusia, biaya, sarana, dan prasarana.

 

 

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah ini sendiri merupakan salah satu sistem yang sudah di atur di berbagai sumber hukum, mulai dari ketetapan MPR, Undang Undang, bahkan hingga ada di Undang Undang Dasar. Berikut merupakan beberapa dasar hukum otonomi daerah :

  • Undang Undang Nomor 32 Th. 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  • Undang Undang Nomor 33 Th. 2004 mengenai Perimbangan Keuangan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
  • Undang Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai pemerintah daerah.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 sampai 7.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18A ayat 1.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18A ayat 2.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal Pasal 18B ayat 1.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal Pasal 18B ayat 2.
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XV/MPR/1998 mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan juga Pemanfaatan pada Sumber Daya Nasional dengan berkeadilan dan perimbangan keuangan Daerah dan Pusat di dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

 

Nahh seperti itulah artikel dari Mastekno mengenai Otonomi Daerah yang di mulai dari Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang Undang, Tujuan Otonomi Daerah, Asas Asas Otonomi Daerah, Hingga Dasar Hukum Otonomi Daerah. Mudah mudahan artikel ini bisa berguna dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua.

Jika ada yang kurang paham atau ingin memberikan sanggahan mengenai artikel Otonomi Daerah di atas, bisa teman teman tuliskan di kolom komentar yang sudah di sediakan di bawah artikel ini. Terimakasih telah berkunjung di Mastekno, baca juga artikel menarik lainnya ya sob!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Asas dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Asas dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan salah satu hal yang di perlukan dalam pengurusan suatu wilayah agar menjadi lebih baik lagi. Otonomi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, di mana otonomi merupakan kata Yunani Autos dan Namos. Yang mana Autos memiliki makna sebagai sendiri, dan Namos bisa kita artikan sebagai aturan atau juga undang undang untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Pada kesempatan kali ini Mastekno ingin berbagi artikel mengenai Otonomi Daerah, mulai dari Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli silakan teman teman simak dengan baik artikel mengenai otonomi daerah di bawah ini ya!.

 

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah ini bisa kita artikan sebagai wewenang, hak, ataupun kewajiban suatu wilayah daerah otonom untuk menjalankan tugasnya mengurus dan mengatur sendiri segala keperluan pemerintah dan masyarakat yang ada di dalam wilayah daerah otonom tersebut, namun harus selalu sesuai dan tidak boleh menyimpang dari undang undang dan peraturan yang ada di negara wilayah daerah otonom tersebut.

 

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa ahli menjelaskan pengertian otonomi daerah menurut para ahli, silahkan simak penjelasanya berikut.

 

1. Syarif Saleh

Pengertian otonomi daerah menurut Syarif Saleh yaitu sebuah hak atau kewewenangan untuk mengatur dan memerintah wilayah daerahnya sendiri, yang dimana hak itu adalah hak yang sudah di atur dan di berikan oleh pihak pemerintahan pusat atau pihak pemerintahan di atasnya.

 

2. Benyamin Hoesein

Definisi otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein yaitu untuk rakyat oleh rakyat pada bagian wilayah otonomi daerah negara yang secara tidak formal lokasinya berada di luar pemerintahan pusat negara.

 

3. F. Sugeng Istianto

Pengertian otonomi daerah menurut Sugeng Istianto yaitu sebuah wewenang dan hak yang memberikan akses untuk mengurus sekaligus mengatur seluruh komponen yang ada di dalam rumah tangga otonom daerah.

 

4. Sunarsip

Definisi otonomi daerah menurut Sunarsip yaitu wewenang yang di miliki suatu daerah untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan anggota daerah tersebut berdasarkan prakarsa sendiri dengan di dasarkan oleh aspirasi yang diberikan masyarakat dengan syarat harus sesuai dan tidak melanggar peraturan atau perundang undangan yang ada.

 

5. Kansil

Pengertian otonomi daerah menurut Kansil merupakan suatu wewenang, kewajiban, dan juga hak suatu daerah agar bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan dengan di dasarkan pada perundang undangan dan aturan yang ada.

 

6. Encyclopedia of Social Scince

Definisi otonomi daerah menurut Encyclopedia of Social Scince adalah hak yang di miliki oleh sebuah organisasi dengan tujuan di dalamnya agar bisa untuk mencukupi diri dan sebuah kebebasan aktual di dalamnya.

 

7. Mahwood

Pengertian otonomi daerah menurut Mahwood yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara atau sama dari masyarakat sipil, entah itu di dalam hal memperjuangkan ataupun mengekspresikan kepentingan setiap individu, dan juga ikut mengelola berjalannya sistem pemerintahan di suatu wilayah daerah.

 

8. Vincent Lemius

Definisi otonomi daerah menurut Vincent Lemius merupakan sebuah kewenangan atau kebebasan untuk membuat suatu pilihan dan keputusan di bidang administrasi ataupun politik yang selaras dengan aturan dan perundang undangan yang ada di wilayah tersebut.

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang Undang

Dikutip dari undang undang nomor 32 tahun 2004, definisi otonomi daerah menurut undang undang atau pengertian otonomi daerah menurut undang undang dapat kita simpulkan sebagai berikut, Otonomi daerah adalah Hak, wewenang, ataupun kewajiban daerah otonom mengatur & mengurus urusan pemerintah dan juga kepentingan milik masyarakatnya sendiri namun harus sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ada.

 

Tujuan Otonomi Daerah

Secara umum tujuan otonomi daerah ini bisa kita tinjau dari berbagai aspek. Contohnya adalah tujuan otonomi daerah di bidang ekonomi, tujuan otonomi daerah di bidang politik, tujuan otonomi daerah di bidang administratif, dan tujuan lainnya. Nah berikut adalah 3 tujuan utama melakukan otonomi daerah beserta sedikit pembahasannya.

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Ekonomi

Dalam penerapan sistem otonomi daerah tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi di suatu wilayah daerah, terutama jika di wilayah tersebut terdapat banyak tempat yang dapat di jadikan objek wisata, tentu saja hal tersebut akan menambah kas untuk daerah wilayah tersebut.

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Politik

Dengan adanya penerapan otonomi di suatu wilayah daerah, di harapkan agar masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan juga lebih mudah daripada tanpa adanya otonomi daerah. Ini juga merupakan wujud dalam pelaksanaan demokrasi politik dengan cara melakukan pemberian kewenangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

 

Tujuan Otonomi Daerah di Bidang Administratif

Dengan melakukan otonomi daerah juga akan memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan hal di bidang administratif. Contohnya adalah memudahkan dalam pelaksanaan pendataan warga, pengelolaan sumber daya setempat agar bisa di jadikan lahan pekerjaan untuk warga setempat, atau untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan keadaan warga setempat.

 

 

Asas Asas Otonomi Daerah

Dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah ini di dasari dengan 3 asas otonomi daerah, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekosentralisasi, dan Asas Tugas Pembantuan. Berikut sedikit pembahasan mengenai 3 Asas Otonomi Daerah :

 

Asas Otonomi Daerah Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi merupakan asas otonomi daerah yang memberikan wewenang dengan tujuan untuk melaksanakan pemerintahan bagi daerah otonom yang di dasarkan dengan dasar hukum yang berlaku dan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Asas Otonomi Daerah Asas Dekosentralisasi

Lalu selanjutnya adalah asas dekosentralisasi merupakan asas yang melimpahkan wewenang kepada gubernur oleh pemerintahan pusat, di mana gubernur selaku wakil pemerintah dan perangkat pusat suatu daerah.

 

Asas Otonomi Daerah Asas Tugas Pembantuan

Asas otonomi daerah yang ketiga adalah asas tugas pembantuan asas ini merupakan asas yang memberikan tugas kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat dengan tujuan dan maksud agar bisa melaksanakan tugas tertentu yang harus dan di wajibkan untuk di pertanggung jawabkan kemudian melaporkan tugas yang di berikan kepada pihak yang berwenang, tugas tersebut di laksanakan dengan sumber daya manusia, biaya, sarana, dan prasarana.

 

 

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah ini sendiri merupakan salah satu sistem yang sudah di atur di berbagai sumber hukum, mulai dari ketetapan MPR, Undang Undang, bahkan hingga ada di Undang Undang Dasar. Berikut merupakan beberapa dasar hukum otonomi daerah :

  • Undang Undang Nomor 32 Th. 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  • Undang Undang Nomor 33 Th. 2004 mengenai Perimbangan Keuangan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
  • Undang Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai pemerintah daerah.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 sampai 7.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18A ayat 1.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 18A ayat 2.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal Pasal 18B ayat 1.
  • Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal Pasal 18B ayat 2.
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XV/MPR/1998 mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan juga Pemanfaatan pada Sumber Daya Nasional dengan berkeadilan dan perimbangan keuangan Daerah dan Pusat di dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

 

Nahh seperti itulah artikel dari Mastekno mengenai Otonomi Daerah yang di mulai dari Pengertian Otonomi Daerah Secara Umum, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli, Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang Undang, Tujuan Otonomi Daerah, Asas Asas Otonomi Daerah, Hingga Dasar Hukum Otonomi Daerah. Mudah mudahan artikel ini bisa berguna dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua.

Jika ada yang kurang paham atau ingin memberikan sanggahan mengenai artikel Otonomi Daerah di atas, bisa teman teman tuliskan di kolom komentar yang sudah di sediakan di bawah artikel ini. Terimakasih telah berkunjung di Mastekno, baca juga artikel menarik lainnya ya sob!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *