√ Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Contoh

Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Contoh Hukum Pidana

Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Contoh Hukum Pidana
By : Danang Febriyandra 7 min read

Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap bentuk aktivitas yang dijalankan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku. Dan apabila ada individu yang melakukan pelanggaran maka ia akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan. Hal ini sebagai bentuk tindakan represif terhadap aksi pelanggaran tersebut.

Dan jika kita berbicara tentang hukum, tentu akan berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. Keduanya juga ada dan berlaku di Indonesia demi mengatur ketertiban dalam masyarakat. Nah dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana dan hal-hal yang terkait dengannya.

 

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana Adalah segala hukum yang mengatur tentang apa-apa hal yang tidak boleh dilakukan serta kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan umum. Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik. Karena ia mengatur tentang hubungan antara rakyat dan negara pada khususnya di poin kepentingan umum. Bagi individu yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap apa yang diatur di hukum pidana, maka akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Prof. Moeljatno S.H, hukum pidana menjadi dasar dan aturan untuk 3 hal sebagai berikut :

  • Untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Hal ini diikuti dengan ancaman sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
  • Mengatur tentang kapan serta bagaimana seseorang dapat dianggap melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman.
  • Mengatur tentang tata cara pengenaan pidana kepada individu yang dianggap melanggar.

 

Selain itu, ada 2 hal umum yang diatur oleh hukum pidana yaitu yang disebut sebagai pelanggaran dan kejahatan. Keduanya punya pengertian dan perbedaan sebagai berikut :

  1. Pelanggaran ialah segala bentuk tindakan ringan yang melanggar aturan dan hanya akan dikenai sanksi berupa denda atau yang lainnya. Contoh mengendarai tanpa memiliki SIM, parkir di tempat yang tidak seharusnya.
  2. Kejahatan ialah segala bentuk tindakan melanggar hukum yang berat. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik dll. Hukuman yang diberlakukan bagi pelanggarnya bisa berupa penjara hingga hukuman mati.

 

Tujuan Hukum Pidana

Sebuah hukum tentu dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada dasarnya ia digunakan untuk mengatur setiap tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya hukum pidana.

  1. Untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga tidak ada pihak lain yang akan merenggut atau merusak HAM karena akan dianggap sebagai bentuk kejahatan. Hal ini untuk menciptakan suatu tatanan hukum yang menjamin keamanan serta ketentraman bagi setiap individu.
  2. Untuk menciptakan ‘ketakutan’ bagi orang-orang yang berniat melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ancaman sanksi yang berlaku akan memberikan dampak psikologis bagi para penjahat. Sehingga hukum pidana menjadi salah satu bentuk tindakan preventif untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
  3. Agar membuat pelaku tindak kejahatan jera dengan adanya sanksi yang diberlakukan. Hal ini supaya ia tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.
  4. Hukuman yang diberlakukan sebagai bentuk pendidikan bagi para pelanggar. Dengan harapan mereka dapat belajar dari hal tersebut dan sadar akan kesalahannya. Sehingga menciptakan pengendalian diri yang lebih baik ke depannya.

 

 

Fungsi Hukum Pidana

Secara sederhana, fungsi hukum pidana bisa dibedakan menjadi 2 macam yaitu umum dan khusus sebagai berikut :

 

1. Secara Umum

Yaitu untuk mengatur segala bentuk kegiatan dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan yang baik. Sehingga ada suatu aturan yang jelas demi mencegah tindakan-tindakan yang menganggu kepentingan umum.

 

2. Secara Khusus

Adalah untuk melindungi kepentingan hukum bagi tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Diikuti dengan sanksi-sanksi yang berlaku bagi para pelanggarnya demi menciptakan efek jera.

 

Sumber-Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana bisa berasal dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Namun di Indonesia sendiri belum ada kitab UU Hukum Pidana Nasional. Sehingga kita masih menggunakan kita UU Hukum Pidana hasil warisan dari pemerintahan Hindia Belanda.

  • Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
  • Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
  • Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

 

Berikut ini beberapa sumber dari hukum pidana tertulis :

  • Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  • Undang-undang yang merubah/menambah KUHP.
  • Undang-undang Hukum Pidana Khusus.
  • Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.

 

 

Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana juga terdapat beberapa asas yang berlaku seperti di bawah ini :

1. Asas Legalitas

Sebuah tindakan hanya dapat dipidana jika ada aturan pidana yang telah berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Apabila terjadi perubahan terhadap hukum pidana yang dikenakan setelah terjadi tindakan kejahatan, maka terdakwa akan dikenakan sanksi yang paling ringan.

 

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Untuk bisa memberlakukan hukum pidana terhadap seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran. Maka harus ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

 

3. Asas Teritorial

Segala hukum pidana yang berlaku akan dapat dikenakan pada siapapun yang berada pada wilayah kekuasaan Indonesia. Termasuk ke dalam wilayah teritorial darat, laut maupun udara

 

4. Asas Nasionalitas Aktif

Hukum pidana akan tetap berlaku bagi seorang Warna Negara Indonesia tidak peduli dimanapun ia berada.

 

5. Asas Nasionalistas Pasif

Hukum pidana yang berlaku bagi setiap tindakan yang mengancam maupun beresiko merugikan kepentingan negara Indonesia.

 

 

Pembagian Delik Hukum Pidana

Hukum pidana biasanya juga dibagi menjadi beberapa delik-delik khusus seperti berikut ini :

  • Delik yang dilakukan secara sengaja, seperti pembunuhan berencana. Serta delik akibat tindakan yang kurang hati-hari seperti kelalaian yang menimbulkan korban jiwa.
  • Tindakan-tindakan yang secara jelas dilarang oleh Undang-Undang seperti pencurian dan penipuan.
  • Segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran karena memang dilarang untuk dilakukan dalam Undang-Undang.
  • Segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan pihak lain baik yang tercantum dalam UU maupun tidak.

 

 

Macam-Macam Pidana

Seperti yang telah berulang kali disebutkan diatas bahwa para pelanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi. Bentuknya pun beragam tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini beberapa bentuk pidana yang umum dikenakan bagi si pelanggar :

 

1. Hukuman Penjara

Adalah bentuk sanksi dengan memenjarakan seorang pelanggar dibalik jeruji besi. Mereka juga harus melakukan kegiatan yang diadakan di dalam penjara maupun diluar penjara. Ada 2 jenis hukuman penjara yaitu sementara dan seumur hidup. Untuk penjara sementara berlaku mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun. Sementara penjara seumur hidup akan membuat pelaku menghabiskan seluruh sisa hidupnya dibalik jeruji besi.

 

2. Hukuman Kurungan

Sekilas akan mirip dengan hukuman penjara, namun terdapat perbedaan besar antara keduanya. Hukuman kurungan ini hanya diberlakukan untuk kasus pelanggaran ringan saja. Selain itu terdakwa juga bisa memilih untuk menjalani sanksi kurungan atau membayar denda. Di sisi lain, hukuman ini hanya bisa dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa (kecuali terdakwa bersedia menjalaninya di daerah lain).

 

3. Hukuman Denda

Seperti yang disebutkan diatas untuk pelanggaran ringan, terdakwa bisa memilih hukuman berupa kurungan atau denda. Jika memilih denda dengan jumlah sesuai aturan yang berlaku, maka mereka bisa bebas dari sanksi kurungan.

 

4. Hukuman Mati

Salah satu bentuk hukuman yang saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Ada banyak negara yang sudah melarang hukuman mati ini. Namun ada pula yang masih memberlakukannya, termasuk Indonesia untuk beberapa kasus.

Hukuman ini biasanya diberlakukan untuk jenis kejahatan yang sangat berat. Contohnya seperti pembunuhan berencana atau bandar narkoba. Bentuk dari hukuman mati sendiri cukup beragam, ada yang ditembak mati, kursi listrik, suntik mati dll.

 

5. Hukuman Tutupan

Adalah jenis hukuman yang didasarkan pada alasan politik bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dengan ancaman penjara dalam KUHP.

 

6. Hukuman Tambahan

Hukuman ini hanya akan menjadi sanksi tambahan yang diberlakukan bersama dengan hukuman pokok, diantaranya :

  • Pencabutan hak tertentu.
  • Penyitaan barang tertentu.
  • Pengumuman keputusan hakim.

 

Contoh Tindak Hukum Pidana

Hukum pidana meliputi berbagai tindak kejahatan yang mengancam kepentingan umum. Berikut ini beberapa contoh hukum pidana :

  • Kasus Pembunuhan
  • Penipuan dan Penggelapan
  • Kasus Perjudian
  • Pencurian dan Perampokan
  • Kasus Penganiayaan
  • Aksi Pemerasan
  • Pencemaran Nama Baik
  • Aksi Pencurian
  • Tindak Korupsi
  • Tindak Asusila dan Pemerkosaan

 

Demikian pembahasan tentang pengertian hukum pidana, fungsi tujuan, jenis serta contohnya. Dengan adanya aturan dan hukum yang berlaku membuat sebuah negara memiliki supremasi hukum untuk menertibkan wilayahnya. Tanpa sebuah hukum yang jelas, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau dengan berbagai tindak kriminalitas yang terjadi. Apabila kalian punya kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung berkomentar di bawah.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Contoh Hukum Pidana

Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Contoh Hukum Pidana
By : Danang Febriyandra 7 min read

Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap bentuk aktivitas yang dijalankan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku. Dan apabila ada individu yang melakukan pelanggaran maka ia akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan. Hal ini sebagai bentuk tindakan represif terhadap aksi pelanggaran tersebut.

Dan jika kita berbicara tentang hukum, tentu akan berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. Keduanya juga ada dan berlaku di Indonesia demi mengatur ketertiban dalam masyarakat. Nah dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana dan hal-hal yang terkait dengannya.

 

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana Adalah segala hukum yang mengatur tentang apa-apa hal yang tidak boleh dilakukan serta kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan umum. Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik. Karena ia mengatur tentang hubungan antara rakyat dan negara pada khususnya di poin kepentingan umum. Bagi individu yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap apa yang diatur di hukum pidana, maka akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Prof. Moeljatno S.H, hukum pidana menjadi dasar dan aturan untuk 3 hal sebagai berikut :

  • Untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Hal ini diikuti dengan ancaman sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
  • Mengatur tentang kapan serta bagaimana seseorang dapat dianggap melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman.
  • Mengatur tentang tata cara pengenaan pidana kepada individu yang dianggap melanggar.

 

Selain itu, ada 2 hal umum yang diatur oleh hukum pidana yaitu yang disebut sebagai pelanggaran dan kejahatan. Keduanya punya pengertian dan perbedaan sebagai berikut :

  1. Pelanggaran ialah segala bentuk tindakan ringan yang melanggar aturan dan hanya akan dikenai sanksi berupa denda atau yang lainnya. Contoh mengendarai tanpa memiliki SIM, parkir di tempat yang tidak seharusnya.
  2. Kejahatan ialah segala bentuk tindakan melanggar hukum yang berat. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik dll. Hukuman yang diberlakukan bagi pelanggarnya bisa berupa penjara hingga hukuman mati.

 

Tujuan Hukum Pidana

Sebuah hukum tentu dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada dasarnya ia digunakan untuk mengatur setiap tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya hukum pidana.

  1. Untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga tidak ada pihak lain yang akan merenggut atau merusak HAM karena akan dianggap sebagai bentuk kejahatan. Hal ini untuk menciptakan suatu tatanan hukum yang menjamin keamanan serta ketentraman bagi setiap individu.
  2. Untuk menciptakan ‘ketakutan’ bagi orang-orang yang berniat melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ancaman sanksi yang berlaku akan memberikan dampak psikologis bagi para penjahat. Sehingga hukum pidana menjadi salah satu bentuk tindakan preventif untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
  3. Agar membuat pelaku tindak kejahatan jera dengan adanya sanksi yang diberlakukan. Hal ini supaya ia tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.
  4. Hukuman yang diberlakukan sebagai bentuk pendidikan bagi para pelanggar. Dengan harapan mereka dapat belajar dari hal tersebut dan sadar akan kesalahannya. Sehingga menciptakan pengendalian diri yang lebih baik ke depannya.

 

 

Fungsi Hukum Pidana

Secara sederhana, fungsi hukum pidana bisa dibedakan menjadi 2 macam yaitu umum dan khusus sebagai berikut :

 

1. Secara Umum

Yaitu untuk mengatur segala bentuk kegiatan dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan yang baik. Sehingga ada suatu aturan yang jelas demi mencegah tindakan-tindakan yang menganggu kepentingan umum.

 

2. Secara Khusus

Adalah untuk melindungi kepentingan hukum bagi tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Diikuti dengan sanksi-sanksi yang berlaku bagi para pelanggarnya demi menciptakan efek jera.

 

Sumber-Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana bisa berasal dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Namun di Indonesia sendiri belum ada kitab UU Hukum Pidana Nasional. Sehingga kita masih menggunakan kita UU Hukum Pidana hasil warisan dari pemerintahan Hindia Belanda.

  • Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
  • Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
  • Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

 

Berikut ini beberapa sumber dari hukum pidana tertulis :

  • Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  • Undang-undang yang merubah/menambah KUHP.
  • Undang-undang Hukum Pidana Khusus.
  • Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.

 

 

Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana juga terdapat beberapa asas yang berlaku seperti di bawah ini :

1. Asas Legalitas

Sebuah tindakan hanya dapat dipidana jika ada aturan pidana yang telah berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Apabila terjadi perubahan terhadap hukum pidana yang dikenakan setelah terjadi tindakan kejahatan, maka terdakwa akan dikenakan sanksi yang paling ringan.

 

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Untuk bisa memberlakukan hukum pidana terhadap seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran. Maka harus ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

 

3. Asas Teritorial

Segala hukum pidana yang berlaku akan dapat dikenakan pada siapapun yang berada pada wilayah kekuasaan Indonesia. Termasuk ke dalam wilayah teritorial darat, laut maupun udara

 

4. Asas Nasionalitas Aktif

Hukum pidana akan tetap berlaku bagi seorang Warna Negara Indonesia tidak peduli dimanapun ia berada.

 

5. Asas Nasionalistas Pasif

Hukum pidana yang berlaku bagi setiap tindakan yang mengancam maupun beresiko merugikan kepentingan negara Indonesia.

 

 

Pembagian Delik Hukum Pidana

Hukum pidana biasanya juga dibagi menjadi beberapa delik-delik khusus seperti berikut ini :

  • Delik yang dilakukan secara sengaja, seperti pembunuhan berencana. Serta delik akibat tindakan yang kurang hati-hari seperti kelalaian yang menimbulkan korban jiwa.
  • Tindakan-tindakan yang secara jelas dilarang oleh Undang-Undang seperti pencurian dan penipuan.
  • Segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran karena memang dilarang untuk dilakukan dalam Undang-Undang.
  • Segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan pihak lain baik yang tercantum dalam UU maupun tidak.

 

 

Macam-Macam Pidana

Seperti yang telah berulang kali disebutkan diatas bahwa para pelanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi. Bentuknya pun beragam tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini beberapa bentuk pidana yang umum dikenakan bagi si pelanggar :

 

1. Hukuman Penjara

Adalah bentuk sanksi dengan memenjarakan seorang pelanggar dibalik jeruji besi. Mereka juga harus melakukan kegiatan yang diadakan di dalam penjara maupun diluar penjara. Ada 2 jenis hukuman penjara yaitu sementara dan seumur hidup. Untuk penjara sementara berlaku mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun. Sementara penjara seumur hidup akan membuat pelaku menghabiskan seluruh sisa hidupnya dibalik jeruji besi.

 

2. Hukuman Kurungan

Sekilas akan mirip dengan hukuman penjara, namun terdapat perbedaan besar antara keduanya. Hukuman kurungan ini hanya diberlakukan untuk kasus pelanggaran ringan saja. Selain itu terdakwa juga bisa memilih untuk menjalani sanksi kurungan atau membayar denda. Di sisi lain, hukuman ini hanya bisa dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa (kecuali terdakwa bersedia menjalaninya di daerah lain).

 

3. Hukuman Denda

Seperti yang disebutkan diatas untuk pelanggaran ringan, terdakwa bisa memilih hukuman berupa kurungan atau denda. Jika memilih denda dengan jumlah sesuai aturan yang berlaku, maka mereka bisa bebas dari sanksi kurungan.

 

4. Hukuman Mati

Salah satu bentuk hukuman yang saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Ada banyak negara yang sudah melarang hukuman mati ini. Namun ada pula yang masih memberlakukannya, termasuk Indonesia untuk beberapa kasus.

Hukuman ini biasanya diberlakukan untuk jenis kejahatan yang sangat berat. Contohnya seperti pembunuhan berencana atau bandar narkoba. Bentuk dari hukuman mati sendiri cukup beragam, ada yang ditembak mati, kursi listrik, suntik mati dll.

 

5. Hukuman Tutupan

Adalah jenis hukuman yang didasarkan pada alasan politik bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dengan ancaman penjara dalam KUHP.

 

6. Hukuman Tambahan

Hukuman ini hanya akan menjadi sanksi tambahan yang diberlakukan bersama dengan hukuman pokok, diantaranya :

  • Pencabutan hak tertentu.
  • Penyitaan barang tertentu.
  • Pengumuman keputusan hakim.

 

Contoh Tindak Hukum Pidana

Hukum pidana meliputi berbagai tindak kejahatan yang mengancam kepentingan umum. Berikut ini beberapa contoh hukum pidana :

  • Kasus Pembunuhan
  • Penipuan dan Penggelapan
  • Kasus Perjudian
  • Pencurian dan Perampokan
  • Kasus Penganiayaan
  • Aksi Pemerasan
  • Pencemaran Nama Baik
  • Aksi Pencurian
  • Tindak Korupsi
  • Tindak Asusila dan Pemerkosaan

 

Demikian pembahasan tentang pengertian hukum pidana, fungsi tujuan, jenis serta contohnya. Dengan adanya aturan dan hukum yang berlaku membuat sebuah negara memiliki supremasi hukum untuk menertibkan wilayahnya. Tanpa sebuah hukum yang jelas, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau dengan berbagai tindak kriminalitas yang terjadi. Apabila kalian punya kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung berkomentar di bawah.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *